Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah Sub Kegiatan: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak	Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024. Data Umum: - Objek Pajak sub kegiatan: 1. Pelayanan Pajak Hotel 2. Pelayanan Pajak Restoran 3. Pelayanan Pajak Reklame 4. Pelayanan Pajak Hiburan 5. Pelayanan Pajak Parkir 6. Pelayanan PPJ 7. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah - Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.109.886 P: 1.160.908 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) - - -	Akses: Adanya kesamaan peluang untuk Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Partisipasi: Proporsi Petugas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan Kontrol: Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak Manfaat: Meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah	Formasi pegawai di Bapenda hasil dari plotting BKPSDM	Petugas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Laki Laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan Perempuan	Adanya kesamaan antara Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Sosialisasi terkait Penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir	Jumah pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah L: 60% P: 40%	Indikator Aktifitas: Jumlah wajib pajak yang menerapkan system online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir meningkat Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan Outcome Program: Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebesar 71% Impact: Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Sub Kegiatan:
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Mengoptimalkan Pendapatan Daerah - Wajib Pajak

Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/338/436.8.3/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

Data Umum:
- Objek Pajak sub kegiatan: 1. Pelayanan Pajak Hotel 2. Pelayanan Pajak Restoran 3. Pelayanan Pajak Reklame 4. Pelayanan Pajak Hiburan 5. Pelayanan Pajak Parkir 6. Pelayanan PPJ 7. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah

- Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.109.886 P: 1.160.908 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya)

Akses:
Adanya kesamaan peluang untuk Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah kepada Wajib Pajak

Partisipasi:
Proporsi Petugas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan

Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak

Manfaat:
Meningkatnya penerimaan pendapatan pajak daerah

Formasi pegawai di Bapenda hasil dari plotting BKPSDM

Petugas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Laki Laki lebih diperhatikan dibandingkan dengan Perempuan

Adanya kesamaan antara Laki – Laki dan Perempuan untuk melakukan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah kepada Wajib Pajak dan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah meningkat

Sosialisasi terkait Penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir

Jumah pegawai yang telah mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah L: 60% P: 40%

Indikator Aktifitas:
Jumlah wajib pajak yang menerapkan system online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir meningkat

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan

Indikator Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan

Outcome Program:
Persentase penerapan sistem online terhadap pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir sebesar 71%

Impact:
Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Gender Analysis Pathway Badan Pendapatan Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pendapatan Daerah