|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan:
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Kegiatan:
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan
Sasaran Sub Kegiatan:
Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
|
Dasar Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Data pegawai bidang Perbendaharaan dan Akuntansi L : 18 P : 19
Data pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas L : 14 P : 10
-
-
|
Akses:
Adanya kesamaan akses informasi terkait Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan
Partisipasi:
Proporsi pegawai dalam menjalankan kegiatan Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (sub bidang perbendaharaan dan kas) berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan
Kontrol:
Penyaluran bantuan keuangan dialokasikan pada daerah terdampak bencana
Manfaat:
Memberikan kontribusi pada pemerintah dalam penanganan daerah terdampak bencana dan kondisi darurat lainnya
|
- Tingkat pengetahuan pegawai terkait pengarusutamaan gender & perencanaan penganggaran responsif gender masih belum optimal
- Masih adanya dominasi pegawai berjenis kelamin laki-laki dalam sub bidang perbendaharaan dan kas
- Sarana dan prasarana yang ada perlu penyempurnaan |
Mekanisme penyaluran bantuan keuangan bersifat force majeure |
Meningkatkan Jumlah laporan Analisis Perencanaan dan Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku |
Peningkatan kompetensi pegawai sub bidang perbendaharaan dan kas terkait mekanisme perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan |
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi terkait Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sejumlah 1 laporan
Indikator Kegiatan:
- Persentase penyaluran bantuan keuangan untuk daerah terdampakbencana 100%
- Persentase realisasi bagi hasil retribusi 100%
- Persentase realisasi dana darurat dan mendesak 25%
Outcome Program:
Terwujudnya Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan sejumlah 1 laporan
Impact:
Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran sejumlah 100%
|
