|
Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
Program:
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Kegiatan:
Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sub Kegiatan:
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah laporan penanganan sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya
Sasaran Sub Kegiatan:
Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
|
Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Data Umum:
Jumlah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah L : 267 P : 87
Data pegawai bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Barang Milik Daerah L : 39 P : 10
Data pegawai sub bidang penyelesaian sengketa barang milik daerah : L : 9 P : 4
-
-
|
Akses:
Adanya kemungkinan kesulitan untuk mengakses informasi terkait status aset atau sengketa yang ada, baik dari segi proses hukum atau status pengelolaan aset
Partisipasi:
Proporsi pegawai dalam menjalankan kegiatan penangan sengketa (sub bidang penyelesaian sengketa barang milik daerah) berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan
Kontrol:
Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih dapat ditingkatkan
Manfaat:
Penanganan sengketa tanah dan bangunan aset pemerintah Kota Surabaya
|
- Ketidakseimbangan jumlah gender dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan
- Sarana dan prasarana yang ada perlu penyempurnaan
- Terbatasnya tenaga ahli atau profesional yang terlatih dalam pengelolaan barang milik daerah atau penanganan sengketa aset |
Ketidakjelasan status hukum tanah dan bangunan, yang dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang kurang pasti atau perubahan kebijakan yang sering terjadi |
Meningkatkan Jumlah laporan penanganan sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku |
Peningkatan kompetensi petugas penanganan sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya dalam bentuk :
- Pendampingan dengan stakeholder terkait dan Aparat Penegak Hukum
- Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penanganan sengketa tanah dan bangunan |
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 telah melaksanakan serangkaian pendampingan dan sosialisasi dalam upaya peningkatan kompetensi petugas penanganan sengketa tanah dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya |
Indikator Aktifitas:
Jumlah pendampingan dan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi petugas penanganansengketa tanah dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah sejumlah 30 laporan
Indikator Kegiatan:
- Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani sejumlah 30 dokumen
- Persentase aset berupa tanah dan atau bangunan yang dikelola 100%
Outcome Program:
Terlaksananya peningkatan kompetensi petugas penanganan sengketa tanah dan bangunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejumlah 13 orang
Impact:
Persentase tanah aset yang telah diproses sertifikasi pada tahap peta bidang sejumlah 33.3%
|
