|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan reansformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Wonokromo yang bangunan rumah tinggalnya belum ada IMB dan bangunan yang sudah berI MB namun merenovasi sebagian atau seluruh bangunan yang ada.
|
Dasar Hukum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan
Data Umum:
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan
Total bangunan di wilayah kecamatan wonokromo adalah 33018 persil, bangunan ber IMB sebanyak 10843 persil, bangunan belum ber IMB sebanyak 22175 persil, bangunan yang memiliki SKRK sebanyak 4180 persil,
bangunan yang memiliki SLF sebanyak 4 persil (sumber : SITARUBOYO)
Kepengurusan pembuatan IMB dan SKRK dapat dilakukan secara online dengan mengakses melalui SSW (Surabaya Single Window(
-
-
|
Akses:
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan IMB dan SKRK
Partisipasi:
Warga yang mendirikan bangunan, merubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada
Kontrol:
Sistem Surabaya Single Window dirasa masih kurang.dipergunakan dengan baik
karena pemohon lebih memilih membawa berkas persyaratan ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap
Manfaat:
Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam tertib administrasi perizinan non usaha khususnya IMB dan SKRK
|
Lokasi pengukuran yang susah dijangkau oleh staf lapangan sehingga memperlambat proses pembuatan IMB
Penyelesaian teknis pada kecamatan belum optimal (beban/target terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada) |
Masyarakat tidak sepenuhnya memahami pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya khususnya terkait detail pada klausul persyaratan, dan tahapan pelaksanaannya |
Melakukan evaluasi untuk lebih meyederhanakan proses pembuatan IMB dan SKRK |
Adanya sosialisasi terkait proses pembuatan IMB dan penggunaan bangunan (SKRK) pada masyarakat |
Masyarakt dapat mengakses dengan mudah dalam mengakses persyaratan yang diperlukan dan proses pembuatan IMB dan SKRK melalui aplikasi dengan mudah |
Indikator Aktifitas:
Mempermudah Masyarakat memahami baik laki laki maupun perempuan pentingnya dalam kepengurusan IMB agar untuk mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa suatu bangunan dibangun sesuai dengan ketentuan hukum dan tata ruang yang berlaku
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan
Indikator Kegiatan:
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat
Outcome Program:
Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah
Impact:
1. Kepastian hukum dan ketertiban sosial** dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat
2. Administrasi pemerintahan melalui data kegiatan yang terdokumentasi
3. Lingkungan pembangunan yang berkelanjutan, selaras dengan tata ruang dan aturan
|
