|
Visi:
Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan reansformasi birokrasi yang bersih, dinamis, dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program:
Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Sasaran Sub Kegiatan:
Penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat bersama pihak terkait seperti bhabinkamtibmas, polsek dan koramil
|
Dasar Hukum:
Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Data Umum:
Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Melaksanakan deteksi dini potensi konflik sebagai upaya preventif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan melibatkan perangkat daerah, aparat keamanan, dan partisipasi masyarakat
Pihak yang terkait dalam penanganan/penyelesaian konflik diantaranya 3 pilar (koramil, polsek dan kecamatan/kelurahan) beserta muspika, Babinsa/Babinkamtibmas kelurahan, LPMK, RW dan RT
-
-
|
Akses:
Membantu penyelesaian konflik yang sedang berlangsung di wilayah
Partisipasi:
Jumlah masyarakat di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
L: 78,900
P: 75,869
Sumber : DKB Smt. 1 Th. 2024
Kontrol:
Tidak semua permaslaahan dapat langsung terselesaikan karena membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait lainnya
Manfaat:
Membantu masyarakat dalam menyelesaikan atau mencari jalan tengah dalam penyelesaian konflik
|
Ketidakhadiran pihak yang terkait dalam penanganan penyelesaian konflik - kurangnya sinergi dalam menangani isu yang berkembang di masyarakat |
Adanya pihak lainnya yang kurang kooperatif dalam membantu menyelesaikan penanganan konflik
Adanya konflik yang membutuhkan penanganan lebih dalam sehingga membutuhkan proses yang lebih lama |
Potensi konflik yang terjadi di wilayah kelurahan/kecamatan yang dapat diredam/ditangani oleh 3 pilar (koramil, polsek dan kecamatan/kelurahan) beserta muspika, Babinsa/Babinkamtibmas kelurahan, LPMK, RW, RT |
Melakukan sosialisasi berkala dan patroli kewilayahan serta bersinergi dalam menangani isu yang berkembang di masyarakat |
Kecamatan bersama instansi terkait memberikan dukungan secara terpadu dalam rangka menjaga dan mewujudkan ketertiban serta keamanan wilayah |
Indikator Aktifitas:
Konflik dapat tertangani dengan cepat dan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tentram
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Outcome Program:
Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan
Impact:
Konflik dapat tertangani dengan cepat dan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tentram
|
