|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
Sub Kegiatan:
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
Sasaran Sub Kegiatan:
Ketua lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sukolilo
|
Dasar Hukum:
(1) Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarus Utamaan Gender; (2) Perwali Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perda Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarus Utamaan Gender; (3) Perwali Kota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
Data Umum:
Ketua lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sukolilo yang tercover BPJS Ketenagakerjaan (JKK-JKM) sebanyak 441 orang dengan rincian :
LPMK : 7 orang
L : 7 orang
P : 0 orang
RW : 67 orang
L : 58 orang
P : 9 orang
RT : 367 orang
L : 310 orang
P : 57 orang
-Jumlah warga di Kecamatan Sukolilo
L : 56.990 orang
P : 58.730 orang
(sumber : DKB Semester I Tahun 2025, Ditjen Dukcapil Kemendagri)
-
-
-
|
Akses:
Fasilitasi akses BPJS Ketenagakerjaan masih terbatas untuk Ketua Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan
Partisipasi:
Partisipan kegiatan lebih didominasi kaum laki-laki
Kontrol:
Fasilitasi BPJS Ketenagaakerjaan (JKK-JKM) bagi ketua lembaga kemasyarakatan diberikan sesuai data dalam DUTK (Daftar Upah Tenaga Kerja) yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan
Manfaat:
Ketua lembaga kemasyarakatan di Kecamatan lebih terjamin karena adanya jaminan asuransi (JKK-JKM) saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat
|
(1) Rendahnya pemahaman petugas pelaksana maupun unsur lembaga kemasyarakatan untuk segera memproses jika terjadi perubahan Ketua Lembaga Kemasyarakatan di wilayahnya; (2) Isu gender belum menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. |
(1) Unsur lembaga kemasyarakatan masih didominasi laki-laki; (2) Masih adanya anggapan bahwa pengambil keputusan tertinggi adalah laki-laki; (3) Terbatasnya SDM yang berwawasan gender. |
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
Percepatan updating data jika terjadi perubahan data kepesertaan Ketua Lembaga Kemasyarakatan penerima BPJS Ketenagakerjaan (pindah/sakit/ meninggal/ mengundurkan diri karena kesibukan pekerjaan) |
Fasilitasi pembayaran Iuran BPJS-TK (JKK-JKM) bagi ketua lembaga kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Sukolilo Tahun 2024 dilaksanakan selama 12 bulan untuk 441 orang
Jumlah petugas pelaksana kegiatan :
L = 0 orang
P = 2 orang
L = 375 orang
P = 66 orang |
Indikator Aktifitas:
Fasilitasi Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK-JKM) bagi Ketua Lembaga Kemasyarakatan se-Kecamatan Sukolilo
(441 orang selama 12 bulan)
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
(60 laporan)
Indikator Kegiatan:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung peneyelenggaraan urusan pemerintahan
(441 lembaga)
Outcome Program:
Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah
(100%)
Impact:
Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan meningkat dan lebih efektif
|
