|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagngan dan jasa antar pulau serta internasional
Program:
Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan Kelurahan
Kegiatan:
Pemberdayaan
Lembaga
Kemasyarakatan
Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:
Fasilitasi
Pengembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan pemahaman Usaha Mikro Kecil
Menengah yang
valid di wilayah
Kecamatan Bubutan
Sasaran Sub Kegiatan:
Seluruh warga masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil menengah di
wilayah kecamatan Bubutan terkait laporan pendataan UMKM
|
Dasar Hukum:
Pertimbangan peraturan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun
2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya dan Pendataan
Usaha Mikro Kecil Menengah di wilayah Kecamatan
Data Umum:
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang merujuk pada jenis-jenis usaha yang dikategorikan berdasarkan skala ekonomi, jumlah karyawan, dan total aset atau omsetnya
Jumlah penduduk di
kecamatan
Bubutan :
97570 jiwa
Laki-laki :48261
Perempuan :
49309
* Sumber data dari Dispenduk (2025)
Jumlah
UMKM yang
ada di wilayah
kecamatan Bubutan sesuai dengan pendataan sebanyak 1985
*sumber data dari Dinas Koperasi (2025
Data realisasi capaian output sub kegiatan tahun sebelumnya dengan
indikator jumlah UMKM yang terfailitasi sejumlah 12 laporan, sampai
dengan Triwulan IV tahun 2024 tercapai sebanyak 12 laporan
Jumlah penduduk di
kecamatan
Bubutan :
97570 jiwa
Laki-laki :48261
Perempuan :
49309
* Sumber data dari Dispenduk (2025)
|
Akses:
Mayoritas Pelaku UMKM adalah perempuan pencari nafkah sekunder, sedikit dari anggota pelaku UMKM yang merupakan Laki-laki
Partisipasi:
• Masih banyak pelaku UMKM yang belum menyadari pentingnya legailtas produk usaha yang dijalani.
Kontrol:
Kegiatan ini di kontrol langsung oleh camat melalui Kasie kesra dan perekonomian
Manfaat:
• Pelaku usaha/UMKM dapat memiliki legalitas secara langsung untuk bisa terdaftar di Dinas terkait
• UMKM dapat naik kelas dan Dapat memasarkan produknya di lingkup yang lebih luas.
• Mengembangkan kompetensi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya
• Adanya leglitas berpotensi menambah pendapatan pelaku UMKM sehingga roda ekonomi masyarakat berputar.
|
• Kurangnya Sumber Daya di Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan
• Keterbatasan anggaran membuat kegiatan harus direncakan harus se efisien mungkin |
- Kurangnya minat beli masyarakat terhadap produk UMKM
- Kurangnya informasi tentang pengurusan perijinan berusaha (NIB)
- Minimnya pemahaman pelaku UMKM
dalam pengisian berbasis aplikasi terkait pengurusan ijin berusaha |
Meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya legalitas produk serta pentingnya kegiatan responsif gender di sektor ekonomi masyarakat. |
• Melakukan pendataan terkait pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha
• Mengadakan
Sosialisasi serta praktik langsung
tentang
perijinan sistem
Berusaha berbasis aplikasi
• Mengadakan kegiatan dengan lintas OPD terkait dalam rangka penigkatan kualitas produk UMKM |
Pada tahun 2025 jumlah UMKM yang terfasilitasi sesuai target laporan E-Monev sebanyak : 460 lembaga. |
Indikator Aktifitas:
• Terlaksananya sosialisasi tentang tata cara perijinan berusaha sebanyak 1 kali.
Indikator Sub Kegiatan:
• Jumlah laporan fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat sebanyak 6 laporan
Indikator Kegiatan:
• Jumlah potensi usaha yang terfasilitasi sebanyak 460 lembaga
Outcome Program:
fasilitasi pengembangan usaha ekonomi dinilai baik oleh masyarakat
Impact:
• Angka Kemiskinan Menurun
• Angka Kemiskinan Menurun
|
