|
Visi:
Gotong royong menuju kota dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan
Misi:
menangani konflik secara komprehensif melalui upaya pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik, dengan mengutamakan penyelesaian secara damai melalui musyawarah mufakat, namun juga melibatkan peran serta pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat secara terkoordinasi
Program:
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan- Undangan Kecamatan Lakarsantri
Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan- Undangan Kecamatan Lakarsantri
Sub Kegiatan:
PROGRAM KOORDINASI KENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kualitas jumlah laporan Konflik yang di tangani sesuai ketentuan peraturan Perundang- Undangan
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Lakarsantri
|
Dasar Hukum:
• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Mengatur bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Satpol PP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
• Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
• Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender
Data Umum:
Semakin padat penduduk maka akan mudah memunculkan konflik permasalahan maka diperlukan penanganan dan antisipasi secepatnya
Jumlah Penduduk Kecamatan Lakarsantri
L : 31.280
P : 31.202
-
-
-
-
|
Akses:
Adanya Kesenjangan laki-laki terkait kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi
Partisipasi:
Proporsi apparat yang melakukan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja di wilayah Kecamatan didominasi oleh laki-laki
Kontrol:
Semua Pengampu kegiatan pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja yang ada di Kecamatan
Manfaat:
• Tercapainya peningkatan frekuensi kegiatan apparat penertiban terkait pengawasan, pengendalian serta evaluasi kegiatan polisi pamong praja di wilayah kecamatan
|
Masing adanya SDM di Kecamatan n yang belum memahami konsep Gender
Kurang nya personil Perempua n dalam pengawas an dan penertiban |
- Terdapat budaya pada Masyarakat bahwa hanya laki- laki yang memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalia n
- Adanya anggapan bahwa Perempuan hanya beraktifitas untuk pengurusan Rumah tangga. |
Meningkatkan frekuensi pengawasan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan polisi pamong praja baik untuk apparat laki-laki ataupun perempuan |
Monitoring frekuensi pengawasan, pengendalian |
Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari |
Indikator Aktifitas:
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sinergitas yang terjalin
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan
Indikator Kegiatan:
Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan 12 Lokasi
Outcome Program:
Presentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan
Impact:
Nilai Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan
|
