|
Visi:
Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Menciptakan Ketertiban, Keamanan, Kerukunan Sosial Dan Kepastian Hukum yang Berkeadilan
Program:
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Kegiatan:
Perumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasiolnal
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan bidang Kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah.
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
-Mewujudkan keserasian
kebijakan
masyarakat dalam
penanganan
masalah
-masalah
Sosial, Ekonomi,
Sosial Budaya dan
Sosial masyarakat dan terlindunginya masyarakat dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui sinergitas Pemerintah Kota dan Masyarakat Kota -Mendapatkan informasi cepat dan akurat yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah
-masalah Sosial Ekonomi, Sosial Budaya dan Sosial Masyarakat serta membangun sistem informasi
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat Kota Surabaya
|
Dasar Hukum:
- Peraturan Walikota Surabaya No 93 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya
- SK No 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/13/4 36.1.2/2022 Tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kota Surabaya
Data Umum:
1. Jumlah Penduduk Kota Surabaya
2. Jumlah Peserta Kegiatan Rakor Anggota Tim Kewaspadaan DIni berdasarkan jenis kelamin
3. Jumlah anggota Deteksi Dini Tahun 2024, berdasarakn jenis Kelamin
4. Jumlah Peserta Sosialisasi terkait Penanganan Konflik Sosial pada tahun 2024 sesuai jenis Kelamin dan Pejabat Pengampu
L: 1.494.317
P: 1.523.065
L: 204
P: 0
L: 62
P: 0
- Jumlah peserta berdasarkan Jenis Kelamin
L:65
P:15
- Pejabat Pengampu
Eselon II
P: 1
L: 0
Eselon III
L: 2
P: 1
|
Akses:
Persamaan peluang mendapatkan informasi tetapi masih ada pemahaman bahwa laki laki lebih didahulukan dibanding perempuan
Partisipasi:
Peserta yang menghadiri kegiatan Sosialisasi masih lebih banyak Perempuan
Kontrol:
Pejabat pengambil keputusan adalah Pejabat Pengampu Sub Kegiatan ini yakni Ketua Timkerja Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen
Manfaat:
Peningkatan Partisipasi perempuan dalam Kegiatan Sosilisasi Penanganan konflik.
|
Belum optimalnya Pelaksanaan kegiatan Responsif Gender |
Budaya patriaki/stigma di masyarakat yang cenderung lebih percaya terhadap laki laki dalam pelaksanaan kegiatan |
-Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik
- Meningkatnya wawasan dan pengetahuan terkait penanganan Konflik oleh peserta baik laki laki dan perempuan |
Menyelenggarakan Kegiatan Sosialisasi Penanganan Konflik dengan mengusulkan keterlibatan/keiku tsertaan perempuan. |
Jumlah peserta Sosialisasi Penanganan Konflik berdasarkan gender pada tahun 2024
L: 65
P: 15
Kegiatan Sosialisasi Penanganan konflik dilaksanakan sebanya 1 kali Kegiatan pada tahun 2024 dengan sasaran sebanyak 80 Orang Pelanggaran HAM yang rawan terjadi dimasyarakat umumnya adalah kekerasan dalam rumah Tangga dan Pelecehan Seksual terhadap anak |
Indikator Aktifitas:
Adanya Peningkatan partisipasi atau kehadiran peserta Perempuan dan Pada Kegiatan Sosialisasi Penangaan Konflik
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Indikator Kegiatan:
Jumlah Lembaga yang berkontribusi dalam Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspada
Outcome Program:
Persentase potensi konflik IPOLEKSOSBUD yang ditindaklanjuti
Impact:
Tingkat partisipasi peserta kegiatan sosialisasi yang responsif Gender Guna Mencegah terjadinya Konflik di Kota Surabaya
|
