Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan Misi: Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Program: Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Kegiatan: Pengelolaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Sasaran Sub Kegiatan: Dokumen Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) Warga Kota Surabaya	Dasar Hukum: - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah Data Umum: Jumlah Masyarakat Kota Surabaya L: 1.472.817 P: 1.498.135 Data Pengguna Izin Pemakaian Tanah (peruntukan layanan publik) : 48.000 Data Pengguna Izin Pemakaian Rumah : 653 L : 296 P : 357 - -	Akses: Adanya kesamaan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah/Ijin Pemakaian Rumah Partisipasi: Tidak semua pengguna melakukan pembayaran retribusi IPT, IPR Proporsi pengguna Izin Pemakaian Rumah yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki Kontrol: Izin pemakaian lahan diberikan oleh pejabat yang berwenang Manfaat: Adanya legalitas hukum untuk pemakaian lahan	Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran retribusi kurang optimal	Tingkat kesadaran pemilik IPT/IPR untuk membayar retribusi masih belum optimal	- Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Memberikan pelayanan atas pemanfaatan tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya baik dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah, Izin Pemakaian Rumah, maupun dalam bentuk hubungan hukum lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk peningkatan pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR)	Indikator Aktifitas: Jumlah pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) Warga Kota Surabaya melalui mekanisme Surabaya Single Window (SSW Alfa) Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sejumlah 7679 dokumen Indikator Kegiatan: - Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani sejumlah 30 dokumen - Persentase aset berupa tanah dan atau bangunan yang dikelola 100% Outcome Program: Terlaksananya pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) secara online melalui mekanisme Surabaya Single Window dan adanya pelaksanaan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat terkait IPT dan IPR Impact: Terdapat peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Gotong Royong menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi:
Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Program:
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan:
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Sub Kegiatan:
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaataan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
Dokumen Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) Warga Kota Surabaya

Dasar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Rumah Milik atau Dikuasai Pemerintah Kota Surabaya - Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah

Data Umum:
Jumlah Masyarakat Kota Surabaya L: 1.472.817 P: 1.498.135

Data Pengguna Izin Pemakaian Tanah (peruntukan layanan publik) : 48.000

Data Pengguna Izin Pemakaian Rumah : 653 L : 296 P : 357

Akses:
Adanya kesamaan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Perpanjangan Ijin Pemakaian Tanah/Ijin Pemakaian Rumah

Partisipasi:
Tidak semua pengguna melakukan pembayaran retribusi IPT, IPR Proporsi pengguna Izin Pemakaian Rumah yang berjenis kelamin perempuan lebih tinggi daripada laki-laki

Kontrol:
Izin pemakaian lahan diberikan oleh pejabat yang berwenang

Manfaat:
Adanya legalitas hukum untuk pemakaian lahan

Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pembayaran retribusi kurang optimal

Tingkat kesadaran pemilik IPT/IPR untuk membayar retribusi masih belum optimal

- Meningkatkan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Memberikan pelayanan atas pemanfaatan tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya baik dalam bentuk Izin Pemakaian Tanah, Izin Pemakaian Rumah, maupun dalam bentuk hubungan hukum lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada tahun 2024 telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bentuk peningkatan pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR)

Indikator Aktifitas:
Jumlah pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) Warga Kota Surabaya melalui mekanisme Surabaya Single Window (SSW Alfa)

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sejumlah 7679 dokumen

Indikator Kegiatan:
- Jumlah dokumen sengketa tanah dan bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang ditangani sejumlah 30 dokumen - Persentase aset berupa tanah dan atau bangunan yang dikelola 100%

Outcome Program:
Terlaksananya pelayanan Izin Pemakaian Tanah (IPT) dan Izin Pemakaian Rumah (IPR) secara online melalui mekanisme Surabaya Single Window dan adanya pelaksanaan sosialisasi pelayanan kepada masyarakat terkait IPT dan IPR

Impact:
Terdapat peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku

Gender Analysis Pathway Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah