|
Visi:
Terdepan Dalam Pelayanan Prima dan Tata Pemerintahan Yg Profesional, Partsipatis dan Responsif
Misi:
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yg Efektif dan Inovatif
Program:
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Kegiatan:
Penyelenggaraan Umum Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Sub Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
1. Pendeteksian dini permasalahan di masyarakat sebelum terjadinya konflik
2. Mengintervensi berbagai potensi konflik agar terciptanya rasa aman, tentram, tertib dan kondusif di masyarakat
Sasaran Sub Kegiatan:
Aparat keamanan ( Babinkamtibmas Dan Babinsa )
|
Dasar Hukum:
1. UU No. 39 Tahun 1999 Tentag Hak Asasi Manusia
2. UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
3. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
4. Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang PUG Dalam Pembangunan Nasional
5. Peremendagri No. 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
Data Umum:
Jumlah penduduk di wilayah kecamatan krembangan L: 57.345 P: 58.067
Jumlah aparat yg mendapatkan informasi terkait kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan L: 15 P:14
Jumlah aparat yg melaksanakan kegiatan terkait penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan L: 15 P: 14
Jumlah pejabat pengampuh yg melaksanakan kegiatan terkait penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan L: 15 P:14
Jumlah aparat yang telah melakukan kegiatan Penangan Konflik Sosial L: 15 P:14
|
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan dalam mendapatkan informasi terkait kegiatan penanganan konflik sosial Namun jumlah aparat laki-laki yang mendapatkan informasi lebih banyak daripada perempuan.
Partisipasi:
Proporsi aparat yang melakukan kegiatan penangan konflik sosial didominasi oleh laki-laki
Kontrol:
Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Penanganan Konflik Sosial didominasi oleh laki-laki.
Manfaat:
Tercapainya peningkatan frekuensi kegiatan Penanganan Konflik Sosial Dengan perbandingan Laki laki (80% ) dan Prempuan ( 20%)
|
Kompleksitas masalah serta terbatasnya personil kegiatan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan |
1. Adanya pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yang memiliki tanggung jawab terkait penanganan konflik sosial di masyarakat
2. Adanya pemahaman bahwa peran perempuan hanya sebatas pada pekerjaan domestik saja |
Mengintervensi berbagai potensi konflik agar tercipta rasa aman, tentram, tertib, dan kondusif di masyarakat |
Pendeteksian dini permasalahan di masyarakat sebelum terjadinya konflik |
Jumlah aparat penertiban yang mendapatkan informasi terkait penanganan konflik sosial L: 15 P:14
Jumlah aparat penertiban yang melakukan kegiatan penanganan konflik sosial L: 15 P:14
Jumlah aparat yang telah melakukan peningkatan frekuensi dalam melakukan penanganan konflik sosial di wilayah Kecamatan. L: 15 P: 14 |
Indikator Aktifitas:
Meningkatkan akses informasi untuk aparat penertiban terkait kegiatan penanganan konflik di wilayah kecamatan.
Indikator Sub Kegiatan:
1. Pendeteksian dini permasalahan di masyarakat sebelum terjadinya konflik
2. Mengintervensi berbagai potensi konflik agar terciptanya rasa aman, tentram, tertib dan kondusif di masyarakat
Indikator Kegiatan:
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Outcome Program:
Meningkatnya aparat yang telah meningkat frekuensi dalam melakukan kegiatan penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan.
Impact:
Tercapainya peningkatan frekuensi kegiatan Penanganan Konflik Sosial Dengan perbandingan Laki laki (80% ) dan Prempuan ( 20%)
|
