|
Visi:
Gotong Royong Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan
Misi:
Memantapkan Transformasi Birokrasi yang Bersih, Dinamis dan Tangkas Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan:
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terselesaikannya Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Sasaran Sub Kegiatan:
Pengawasan bangunan rumah tinggal perorangan maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m² dan non rumah tinggal, penanganan keluhan warga, deteksi dini pengamanan pemanfaatan aset
|
Dasar Hukum:
- PerDa Kota Sby No 4 Th 2019, Pengarusutamaan Gender
- PerDa Kota Sby No 4 Th 2021, RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026
- PerWali Sby No 43 Th 2020, Pelaksanaan PerDa Kota Sby No 4 Th 2019 tentang Pengarusutamaan Gender
- PerWali Sby No 14 Th 2023, Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan
Data Umum:
Luas Wilayah Kec. Sambikerep 23,68 km²
Kecamatan Sambikerep terbagi atas 4 kelurahan, 38 RW, dan 219 RT
Jumlah Penduduk 69.076 jiwa (L=34.299 jiwa, P=34.777 jiwa)
Pendataan dan pengawasan bangunan rumah tinggal perorangan maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m² dan non rumah tinggal
Identifikasi usaha dan/atau kegiatan atas kepemilikan perizinan di Bidang Lingkungan Hidup, Monitoring data usaha pariwisata, Monitoring pengamanan pemanfaatan aset dan fasilitas umum
|
Akses:
kesamaan akses warga dalam mendapatkan informasi terkait pemahaman tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambikerep ketika terjadi permasalahan wilayah, meliputi PKL, kejadian bencana, perizinan, kebersihan, saluran, dan lainnya yang terjadi
Partisipasi:
Warga di wilayah Kecamatan Sambikerep sangat kooperatif dan mendukung program Pemerintah Kota Surabaya dengan ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum
Kontrol:
Warga/LPMK/RT/ RW/KSH memiliki kepedulian untuk melaporkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya
Manfaat:
Meminimalisir terjadinya permasalahan secara berkelanjutan di lingkungan warga
|
- Penyelesaian teknis pada kecamatan belum optimal (beban/lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah petugas yang ada)
- Minimnya jumlah personil yang mampu dalam menangani permasalahan tersebut
- Sarana dan prasarana yang telah ada belum cukup menunjang kegiatan penyelesaian permasalahan |
- Begitu kompleksnya jenis permasalahan ketentraman dan ketertiban yang terjadi di masyarakat
- Permasalahan tanah warga yang cukup banyak di wilayah kecamatan pinggiran yang sedang berkembang, sering menguras energi, waktu, dan pikiran
- Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengurusan perizinan sesuai peraturan yang berlaku, serta permasalahan biaya pengurusan izin |
Jumlah laporan/ rekomendasi/surat terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan pada tahun berjalan (pada tahun 2025) |
- Melakukan survey/patroli wilayah untuk update data permasalahan wilayah dan pelanggaran yang ada
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada warga, LMPK, RW, RT, KSH, PKK, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang pentingnya pengurusan perizinan sesuai peraturan
- Melakukan koordinasi dan pelaporan dengan instansi terkait tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan yang terjadi di wilayah |
- Rekapitulasi data tiap bulan yang selalu diupdate dan dilaporkan kepada perangkat daerah terkait, tentang permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah warga
- Rekapiltulasi data permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang telah ditangani, seperti permasalahan wilayah yang masuk melalui aplikasi WARGAKU |
Indikator Aktifitas:
Rekapitulasi hasil pemantauan wilayah atas permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang sedang/telah tertangani setiap hari, bulan, dan tahun
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan = 4 laporan
Indikator Kegiatan:
Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat = 6 bidang urusan
Outcome Program:
Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah = 100,00 %
Impact:
Penilaian masyarakat terhadap ketepatan waktu pelayanan di kantor kelurahan dan kecamatan = 88,30 %
|
