|
Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan
Misi:
MISI 3 :Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
Program:
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Kegiatan:
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Sub Kegiatan:
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Sasaran Sub Kegiatan:
Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jambangan
|
Dasar Hukum:
1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022.
Data Umum:
Jumlah masyarakat di Kecamatan Jambangan Surabaya
L: 26.782
P: 27.338
Kelompok yang hadir dalam kegiatan Musrenbang adalah unsur lembaga meliputi Bappedalitbang, Disbudporapar, DSDABM, DLH, Dishub, DPRKPP, DKPP, Dinkopdag, DPRD, Polsek, Koramil, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, PKK, LPMK, RW, Karang Taruna, Puskesmas/Posyandu, Forum Anak, perwakilan lansia, perwakilan disabilitas
Jumlah peserta yang ikut dalam penyelenggaraan Musrenbang adalah
L: 128
P: 50
Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang 2025 untuk perencanaan tahun 2027
|
Akses:
Adanya kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi penyelenggaran Musrenbang dan memberikan usulan kegiatan
Partisipasi:
Memberikan kesempatan yang sama bagi segala unsur masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan skala kota
Kontrol:
Peserta yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan mewakili unsur yang ada di masyarakat
Manfaat:
Perencanaan pembangunan dari berbagai unsur masyarakat
|
Usulan masyarakat belum tentu dapat diakomodir oleh dinas terkait |
Masih ada pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yang memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian ketertiban pada lingkungan masyarakat dan adanya pandangan bahwa urusan pembangunan adalah urusan laki-laki |
Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan melalui proses Pra Musrenbang dan Musrenbang |
1. Pra Musrenbang 2025
2. Musrenbang Kecamatan Jambangan 2025 |
1. Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan unsur masyarakat yang terlibat
2. Usulan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh dinas terkait |
Indikator Aktifitas:
Usulan masyarakat yang terealisasi
Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 178 Laporan
Indikator Kegiatan:
Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan 6 Lembaga
Outcome Program:
Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang dipertimbangkan
Impact:
Terlaksananya usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan
|
