Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan Misi: Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Program: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah (PBB & BPHTB) Sub Kegiatan: Penagihan Pajak Daerah Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Wajib Pajak	Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Data Umum: 1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto 2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.115.246 P: 1.166.374 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) 3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya 4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak 5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door	Akses: adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan Partisipasi: Wajib Pajak PBB dan BPHTB Kontrol: Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB Manfaat: Manfaat memiliki SPPT PBB untuk mengetahui nominal pajak terhutang dan jatuh temponya	Sarana prasarana: Sarana prasarana seperti mobil keliling kurang memadahi	- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa wajib pajak hanya untuk laki-laki	Laporan Hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB secara lebih aktif dan responsive gender	1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling	1. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di mall membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling yang dilakukan di tiap kelurahan	Indikator Aktifitas: - Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran PBB Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 12 Indikator Kegiatan: Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar sebesar 77,37% Outcome Program: Persentase Capaian PBB, BPHTB sebesar 88,49 % Impact: Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah (PBB & BPHTB)

Sub Kegiatan:
Penagihan Pajak Daerah

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Wajib Pajak

Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Data Umum:
1. Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto

2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.115.246 P: 1.166.374 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya)

3. Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya

4. Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

5. Pelaksanaan penagihan secara door-to-door

Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan

Partisipasi:
Wajib Pajak PBB dan BPHTB

Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB

Manfaat:
Manfaat memiliki SPPT PBB untuk mengetahui nominal pajak terhutang dan jatuh temponya

Sarana prasarana: Sarana prasarana seperti mobil keliling kurang memadahi

- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa wajib pajak hanya untuk laki-laki

Laporan Hasil pelaksanaan penagihan PBB dan BPHTB secara lebih aktif dan responsive gender

1. Sosialisasi kepada masyarakat 2. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling

1. Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan di mall membuat wajib pajak patuh dalam membayar pajak 2. Pendataan objek pajak 3. Pelayanan pembayaran PBB Dengan Mobil Keliling yang dilakukan di tiap kelurahan

Indikator Aktifitas:
- Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukan pembayaran PBB

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 12

Indikator Kegiatan:
Persentase tagihan piutang pajak daerah yang terbayar sebesar 77,37%

Outcome Program:
Persentase Capaian PBB, BPHTB sebesar 88,49 %

Impact:
Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Gender Analysis Pathway Badan Pendapatan Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pendapatan Daerah