Cetak GAP (Gender Analysis Pathway)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Visi: Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan Misi: Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Program: Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah (Bidang PBB & BPHTB) Sub Kegiatan: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tujuan Kegitan Sub Kegiatan: Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah Sasaran Sub Kegiatan: - Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Wajib Pajak	Dasar Hukum: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Data Umum: Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto 2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.115.246 P: 1.166.374 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya) Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak Pelaksanaan penagihan secara door-to-door	Akses: adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran PBB kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan Partisipasi: Wajib Pajak PBB dan BPHTB Kontrol: Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB Manfaat: Tersampaikannya informasi kemudahan pembayaran PBB kepada wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak meningkat	Sarana prasarana pelayanan masih kurang optimal	- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa pembayaran PBB hanya dilakukan oleh laki-laki	Meningkatkan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya dengan secara lebih aktif dan responsive gender	1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah 2. Pendataan NJOP	1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah terkait penetapan NJOP 2. Pendataan NJOP untuk dapat disesuaikan	Indikator Aktifitas: - Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - NJOP yang telah disesuaikan Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya sebanyak 20.615 Objek Pajak Indikator Kegiatan: Persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 59,27% Outcome Program: Persentase Capaian PBB, BPHTB sebesar 88,49% Impact: Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis

Data Pembuka Wawasan

Isu Gender

Kebijakan dan Rencana Ke Depan

Pengukuran Hasil

Faktor Kesenjangan

Sebab Kesenjangan Internal

Sebab Kesenjangan Eksternal

Reformasi Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar (Base-line)

Indikator Gender

Visi:
Transformasi Surabaya Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan

Misi:
Mempercepat Transformasi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Program:
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan:
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah (Bidang PBB & BPHTB)

Sub Kegiatan:
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tujuan Kegitan Sub Kegiatan:
Meningkatkan kemandirian Keuangan Daerah

Sasaran Sub Kegiatan:
- Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Wajib Pajak

Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak - Keputusan Walikota Surabaya nomor: 100.3.3.3/57/436.1.2/2024 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Kota Surabaya - Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Nomor 400.2.2/4373.054/436.8.3/2025 tentang Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya Tahun 2025

Data Umum:
Pelayanan PBB dan BPHPB di kantor Badan Pendapatan Daerah jalan jimerto

2. Wajib Pajak di Kota Surabaya L: 1.115.246 P: 1.166.374 (Jumlah Wajib Pajak Kota Surabaya)

Pengiriman SPPT PBB ke wajib pajak sebagai pengingat pembayaran pajak dan jatuh temponya

Pelaksanaan pelayanan mobil keliling di wilayah 5 UPTB sehingga wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah agar lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak

Pelaksanaan penagihan secara door-to-door

Akses:
adanya kesamaan peluang untuk mendapatkan akses informasi terkait Pelayanan Pembayaran PBB kepada Wajib Pajak berjenis kelamin laki – laki maupun perempuan

Partisipasi:
Wajib Pajak PBB dan BPHTB

Kontrol:
Inisiatif wajib pajak dalam membayar pajak PBB dan BPHTB

Manfaat:
Tersampaikannya informasi kemudahan pembayaran PBB kepada wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan membayar pajak meningkat

Sarana prasarana pelayanan masih kurang optimal

- Kepatuhan wajib pajak masih belum optimal - Masih adanya pemahaman bahwa pembayaran PBB hanya dilakukan oleh laki-laki

Meningkatkan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya dengan secara lebih aktif dan responsive gender

1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah 2. Pendataan NJOP

1. Sosialisasi Penilaian PBB di Badan Pendapatan Daerah terkait penetapan NJOP 2. Pendataan NJOP untuk dapat disesuaikan

Indikator Aktifitas:
- Presentase masyarakat yang mendapat informasi terkait Pajak Daerah meningkat - NJOP yang telah disesuaikan

Indikator Sub Kegiatan:
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya sebanyak 20.615 Objek Pajak

Indikator Kegiatan:
Persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 59,27%

Outcome Program:
Persentase Capaian PBB, BPHTB sebesar 88,49%

Impact:
Persentase capaian realisasi pendapatan daerah

Gender Analysis Pathway Badan Pendapatan Daerah

Gender Analysis Pathway
Badan Pendapatan Daerah