NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Jambangan |
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Jambangan |
TAHUN ANGGARAN
|
2023 |
PROGRAM
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
KEGIATAN
|
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan |
SUB KEGIATAN
|
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Meningkatkan coverage Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada semua Ketua Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan |
KODE SUB KEGIATAN
|
APBD kota Surabaya |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah Ketua Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ter-cover Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
- L: 153 orang
- P: 15 orang
- -
- -
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Ketua Lembaga yang mendapat jaminan kecelakaan kerja dan kematian
Partisipasi:
Tidak semua Ketua Lembaga berpartisipasi menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan
Kontrol:
Daftar keanggotaan Jaminan Kecelakaan kerja dan Kematian semua Ketua Lembaga
Manfaat:
Semua Ketua lembaga kemasyarakatan aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan
- Sebab Kesenjangan Internal :
Kurangnya pemahaman akan pentingnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
Kurangnya koordinasi antara Kecamatan, Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bagpemkes) dengan BPJS Ketenagakerjaan
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Meningkatkan coverage Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada semua Ketua Lembaga Masyarakat di Wilayah Kecamatan
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: 1 Laporan hasil verifikasi
Outcome: Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan = 168 lembaga
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
10.886400 |
RENCANA AKSI
|
Aktivitas 1 |
APBD kota Surabaya |
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
1 Laporan hasil verifikasi
Outcome:
Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan = 168 lembaga
|