NAMA PERANGKAT DAERAH
|
Kecamatan Sukolilo |
UNIT ORGANISASI
|
Kecamatan Sukolilo |
TAHUN ANGGARAN
|
2022 |
PROGRAM
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
KEGIATAN
|
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |
SUB KEGIATAN
|
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |
TUJUAN SUB KEGIATAN
|
Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : 0 Orang |
KODE SUB KEGIATAN
|
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
ANALISIS SITUASI
|
-
Data Pembuka wawasan
- Jumlah Masyarakat Kecamatan Sukolilo L : 55.722 P : 57.044
- Jumlah Masyarakat yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : L : 0, P : 0
- Jumlah Masyarakat yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 0, P : 0
- Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III: L : 1, P : 1
Eselon IV: L : 18, P : 22
- Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 0, P : 0
- Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan :
Akses:
Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.
Namun jumlah aparat laki-laki yang mendapatkan informasi adalah sama pada laki-laki dengan perbandingan laki-laki 0 (0 %) Perempuan 0 (0%)
Partisipasi:
Proporsi jumlah warga yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
Tidak didominasi dengan siapa pun , dengan perbandingan laki-laki sebanyak 0%, perempuan 0%
Kontrol:
Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini tidak didominasi dengan siapa pun.
Manfaat:
Proporsi Warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah tidak ada.
- Sebab Kesenjangan Internal :
Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- Sebab Kesenjangan Eksternal :
Masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yg memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian ketertiban pada lingkungan masyarakat. Masih adanya pemahaman bahwa masalah pembangunan adalah urusan laki-laki.
|
CAPAIAN SUB KEGIATAN
|
-
Tolak Ukur :
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha baik untuk laki-laki maupun perempuan
-
Indikator dan Target Kinerja :
Output: Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2021)
L 150 (80%) Menjadi (2022) L 168 (79%) dari (2021) P 20(20%) Menjadi (2022) P 52 (21%)
Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2021) L 0 (0%) Menjadi (2022) L 0 (0%) dari (2021) P 0 (0%) Menjadi (2022)
P 0 (0%)
|
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.)
|
9200700 |
RENCANA AKSI
|
Aktivitas 1 |
Terselesaikannya berkas yang masuk permohonan perizinan non usaha (SKRK, IMB) |
Aktivitas 2 |
Diperlukan Sosialisasi terkait permohonan perijinan SKRK dan IMB di wilayah Kelurahan |
|
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS
|
Output:
Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2021)
L 150 (80%) Menjadi (2022) L 168 (79%) dari (2021) P 20(20%) Menjadi (2022) P 52 (21%)
Outcome:
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2021) L 0 (0%) Menjadi (2022) L 0 (0%) dari (2021) P 0 (0%) Menjadi (2022)
P 0 (0%)
|