GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukolilo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukolilo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukolilo
TAHUN ANGGARAN 2022
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
TUJUAN SUB KEGIATAN Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : 0 Orang
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Masyarakat Kecamatan Sukolilo L : 55.722 P : 57.044
    • Jumlah Masyarakat yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : L : 0, P : 0
    • Jumlah Masyarakat yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 0, P : 0
    • Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III: L : 1, P : 1 Eselon IV: L : 18, P : 22
    • Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 0, P : 0
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Namun jumlah aparat laki-laki yang mendapatkan informasi adalah sama pada laki-laki dengan perbandingan laki-laki 0 (0 %) Perempuan 0 (0%)
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah warga yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Tidak didominasi dengan siapa pun , dengan perbandingan laki-laki sebanyak 0%, perempuan 0%
      Kontrol:
      Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini tidak didominasi dengan siapa pun.
      Manfaat:
      Proporsi Warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah tidak ada.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yg memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian ketertiban pada lingkungan masyarakat. Masih adanya pemahaman bahwa masalah pembangunan adalah urusan laki-laki.
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha baik untuk laki-laki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2021) L 150 (80%) Menjadi (2022) L 168 (79%) dari (2021) P 20(20%) Menjadi (2022) P 52 (21%)
    Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2021) L 0 (0%) Menjadi (2022) L 0 (0%) dari (2021) P 0 (0%) Menjadi (2022) P 0 (0%)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 9200700
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Terselesaikannya berkas yang masuk permohonan perizinan non usaha (SKRK, IMB)
Aktivitas 2 Diperlukan Sosialisasi terkait permohonan perijinan SKRK dan IMB di wilayah Kelurahan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi terkait penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2021) L 150 (80%) Menjadi (2022) L 168 (79%) dari (2021) P 20(20%) Menjadi (2022) P 52 (21%)
Outcome:
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2021) L 0 (0%) Menjadi (2022) L 0 (0%) dari (2021) P 0 (0%) Menjadi (2022) P 0 (0%)