GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Asemrowo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Asemrowo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Asemrowo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan baik yang berbasis TIK maupun tidak.
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Warga Kecamatan Asemrowo L : 23951 P : 23350
    • Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak : L : 127 P : 12
    • Jumlah Tokoh Masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang menerima operasional pengelolaan Administrasi L: 127 P: 12
    • Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L : 1 P : 1 Eselon IV : L : 2 P : 2
    • Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu Pelayanan L: 127 P: 12
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan menerima informasi tentang operasional pengelolaan Administrasi. Namun jumlah penerima informasi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dengan perbandingan Laki-laki ( 91 %) Perempuan (9 %).
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah Tokoh masyarakat (LPMK,RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan administrasi lebih banyak laki-laki daripada perempuan dengan presentase laki-laki sebanyak 91 %, perempuan 9 %
      Kontrol:
      Proporsi Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini didominasi laki- laki
      Manfaat:
      Proporsi Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) laki-laki yang memperbaiki mutu Pelayanan lebih tinggi dari perempuan dengan perbandingan laki-laki ( 91 %) Perempuan ( 9 %).
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang konsep Gender atau pembangunan responsif Gender. Kurang Tersedianya Operasional pengelolaan administrasi untuk mendukung kesetaraan Gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki-laki. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan mutu pelayananTokoh mayarakat tentang administrasi kemasyarakatanbaik yang berbasis TIK maupun tidak, baik laki-laki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi tentang operasional pengelolaan Administrasi dari (2022) L 90 % menjadi (2023) L 91 (%) dari ( 2022) P (10 %) menjadi (2023) P (9 %).
    Outcome: Meningkatnya Tokoh masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang memperbaiki mutu Pelayanan dari (2022) L 90 (%) menjadi (2023) L 91 %
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 1737000000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 1. REFORMULASI TUJUAN - Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan.
Aktivitas 2 1. RENCANA AKSI - Monitoring Pengelolaan Administrasi Pelayanan baik yang berbasis TIK maupun tidak - Pemberian Honor bagi Tokoh Masyarakat
Aktivitas 3 Dana berasal APBD Kota Surabaya Tahun 2023 sebesar : Rp. 1.737.000.000
Aktivitas 4 Output : Meningkatkan akses informasi tentang Operasional penelolaan Administrasi dari (2022) L 90 (%) menjadi (2023) L 91 (%) dari (2022) P 10 (%) menjadi (2023) P 9 % Outcome : Meningkatnya Tokoh masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu pelayanan dari (2022) L 90 (%) menjadi (2023) L 91 (%) dari (2022) P 10 (%) menjadi (2023) P 9 (%).
Aktivitas 5 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi tentang operasional pengelolaan Administrasi dari (2022) L 90 % menjadi (2023) L 91 (%) dari ( 2022) P (10 %) menjadi (2023) P (9 %).
Outcome:
Meningkatnya Tokoh masyarakat ( LPMK, RW, RT) yang memperbaiki mutu Pelayanan dari (2022) L 90 (%) menjadi (2023) L 91 %