GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Kesehatan

NAMA PERANGKAT DAERAH Dinas Kesehatan
UNIT ORGANISASI Dinas Kesehatan
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
KEGIATAN Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
TUJUAN SUB KEGIATAN Memperluas akses masyarakat Kota Surabaya dalam kegiatan penjaminan kesehatan
KODE SUB KEGIATAN 1.02.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • 1. Data Kependudukan warga Kota Surabaya padat tahun 2023 berdasarkan data Dispendukcapil adalah 2.936.833 jiwa, L : 1.449.930 jiwa (49,37%) P : 1.486.903 jiwa (50,63%) 2. Penduduk kota Surabaya yang memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2023 sebanyak 2.960.779 jiwa (100,8%) 3. Data kependudukan warga Kota Surabaya pada tahun 2023 menurut proyeksi adalah kurang lebih 2.928.058 jiwa L : 1.445.775 jiwa (49,38%) P : 1.482.283 jiwa (50,62%)
    • Sejak bulan April 2021, Pemerintah Kota Surabaya telah bekerjasama dengan BPJS dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) dengan diberlakukannya Perwali Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) Penduduk Kota Surabaya
    • Pembiayaan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi penduduk kota Surabaya dilakukan dengan cara pembayaran iuran kepada BPJS
    • Dalam rangka pemenuhan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) paling sedikit 95 persen dari warga kota Surabaya yang ber-KTP Surabaya dan masuk dalam kategori MBR
    • 1. Selama tahun 2023, iuran BPJS penduduk kota Surabaya yang terbayar denganPenerima Bantuan Iuran (PBI)-APBD sebanyak 927.529 orang, dengan jumlah laki-laki 460.887 (49,69%) dan perempuan 466.642 (50,31%) 2. Jumlah RS yang bekerja sama dengan BPJS sampai dengan tahun 2023 : 44 RS (74%) 3. Klinik utama yang bekerja sama dengan BPJS sampai dengan tahun 2023 : 12 klinik utama
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Akses laki-laki dan perempuan dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Semesta
      Partisipasi:
      Kemudahan rujukan bagi peserta laki-laki sama dengan peserta perempuan
      Kontrol:
      Pengambil kebijakan di Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan
      Manfaat:
      Warga Kota Surabaya yang ber-KTP Surabaya dan masuk dalam kategori MBR akan mendapatkan pembiayaan iuran BPJS setiap bulan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Keterbatasan SDM di Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta 2. Keterbatasan sarana dan prasarana di Puskesmas 3. Anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Semesta cukup besar
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Masih ada penduduk kota Surabaya yang belum memiliki akses JKN dikarenakan masalah administrasi kependudukan seperti tidak ada KTP atau NIK 2. Masih ada rumah sakit atau klinik utama yang belum bekerja sama dengan BPJS sehingga belum semua RS/klinik utama bisa diakses oleh penduduk kota Surabaya dengan penjaminan BPJS 3. Masih ada masyarakat/penduduk kota Surabaya yang belum mengetahui/ memahami tentang program JKS
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Memperluas akses masyarakat Kota Surabaya dalam kegiatan penjaminan kesehatan yang berkeadilan gender
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: 1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program JKS Kota Surabaya 2. Berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permasalahan terkait pendaftaran kepesertaan JKS Pemda 3. Jumlah RS kota Surabaya yang bekerjasama dengan BPJS dan bisa memberikan pelayanan 100% 4. Jumlah Penduduk Surabaya yang mempunyai penjaminan kesehatan dan berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permasalahan terkait layanan yang diterima peserta JKS
    Outcome: Peningkatan jumlah warga Surabaya yang memiliki penjaminan kesehatan baik melalui PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda, APBN, maupun mandiri
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 319486938796
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Penyebaran informasi melalui media sosial maupun media langsung ketika ada kegiatan pelayanan ke masyarakat
Aktivitas 2 Koordinasi dengan Dispendukcapil dan Dinas Sosialterkait penduduk Kota Surabaya yang menemui kesulitan dalam keikutsertaan JKS dikarenakan masalah administrasi kependudukan dan status MBR
Aktivitas 3 Advokasi ke RS/klinik utama di Kota Surabaya yang belum bekerjasama dengan BPJS untuk ikut bergabung
Aktivitas 4 Kerjasama dengan BPJS & Advokasi ke BPJS tentang kebijakan layanan peserta BPJS
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
1. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap program JKS Kota Surabaya 2. Berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permasalahan terkait pendaftaran kepesertaan JKS Pemda 3. Jumlah RS kota Surabaya yang bekerjasama dengan BPJS dan bisa memberikan pelayanan 100% 4. Jumlah Penduduk Surabaya yang mempunyai penjaminan kesehatan dan berkurangnya keluhan masyarakat terhadap permasalahan terkait layanan yang diterima peserta JKS
Outcome:
Peningkatan jumlah warga Surabaya yang memiliki penjaminan kesehatan baik melalui PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) Pemda, APBN, maupun mandiri