GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NAMA PERANGKAT DAERAH Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
UNIT ORGANISASI Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
KEGIATAN Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota
SUB KEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
TUJUAN SUB KEGIATAN Meningkatkan Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
KODE SUB KEGIATAN 2.08.02.2.02.02
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat di Kota Surabaya menyasar Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebanyak 33 Organisasi
    • Peningkatan kapasitas disini dalam bentuk capacity building atau sosialisasi yang dilakukan 4 kali dalam bidang penguatan ekonomi perempuan, penguatan perempuan dalam berpolitik, pemahaman hukum bagi perempuan, serta peningkatan kecakapan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan.
    • Jumlah peserta capacity building pada setiap kegiatan berjumlah 150 orang, sehingga dalam satu tahun sekitar 600 orang anggota Gabungan Organisasi Wanita (GOW) mendapatkan peningkatan kapasitas.
    • -
    • -
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Gabungan Organisasi Wanita (GOW) mendapat akses mengikuti Subkegiatan ini dari DP3APPKB
      Partisipasi:
      Proporsi peserta kegiatan peningkatan partisipasi perempuan didominasi oleh perempuan
      Kontrol:
      Kontrol pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan ada pada DP3APPKB
      Manfaat:
      Proporsi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari kegiatan ipoleksosbud didominasi oleh perempuan
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Peruntukan sub kegiatan ini dikhususkan untuk mengatasi kesenjangan bagi perempuan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Mayoritas partisipan kegiatan ini adalah perempuan karena subkegiatan ini merupakan advokasi bagi perempuan
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan Organisasi Wanita yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi pada 32 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebanyak empat (4) kali.
    Outcome: Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota Indikator Kegiatan: Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota Indikator program: Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 317.307190
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi.
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Terlaksananya Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam bidang politik, sosial, hukum dan ekonomi pada 32 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebanyak empat (4) kali.
Outcome:
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/ Kota Indikator Kegiatan: Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota Indikator program: Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud