GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Tambaksari

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Tambaksari
UNIT ORGANISASI Kecamatan Tambaksari
TAHUN ANGGARAN 2024
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
TUJUAN SUB KEGIATAN Melaksanakan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan
KODE SUB KEGIATAN Realisasi anggaran sub kegiatan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Tambaksari : L : 112.573 P : 115.123 Total : 227.696
    • Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Tambaksari : L : 112.573 P : 115.123 Total : 227.696
    • Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Tambaksari : L : 112.573 P : 115.123 Total : 227.696
    • Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Tambaksari : L : 112.573 P : 115.123 Total : 227.696
    • Data Umum Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publik meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan konsultasi Data Penduduk Kecamatan Tambaksari : L : 112.573 P : 115.123 Total : 227.696
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan akses dalam mendapatkan informasi terkait dengan pemahaman dalam mendapatkan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
      Partisipasi:
      Dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, setiap individu perlu menghindari adanya sikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat
      Kontrol:
      Tim dari Kasi Pemerintahan Kecamatan dengan didominasi Perempuan
      Manfaat:
      Semua masyarakat baik laki – laki dan perempuan menerima manfaat pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. SDM , kemauan dan itikad pelaksana dalam melaksanakan pelayanan publik 2. Kurangnya pemahaman tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standart pelayanan
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya partisipasi
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    1. Tolak Ukur: Pengetahuan masyarakat yang kurang akan pentingnya partisipasi 2. Indikator dan Target Kinerja: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Output 1 1 kegiatan Output 2: 12 kegiatan Output 3: 1 kegiatan
    Outcome: 1. Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 4830677
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 12. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN a. Waktu Pelaksanan : Pelaksanaan pekerjaan Januari sampai dengan Desember 2024. b. Jadwal Pelaksanaan : Laporan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 4 laporan c. Tahapan pelaksanaan kegiatan : -Perencanaan kegiatan -Pelaksanaan Kegiatan -Pelaporan Kegiatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Output 1 1 kegiatan Output 2: 12 kegiatan Output 3: 1 kegiatan
Outcome:
1. Indikator Program: Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat : 100% 2. Indikator Kegiatan: Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat : 1 bidang urusan 3. Indikator Sub kegiatan: Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan : 12 laporan