GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Krembangan

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Krembangan
UNIT ORGANISASI Kecamatan Krembangan
TAHUN ANGGARAN 2025
PROGRAM Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yg Dilimpahkan Kepada Camat
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan
TUJUAN SUB KEGIATAN Terselesainya pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan nonperizinan
KODE SUB KEGIATAN 7.01.02.2.04/0002
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Krembangan L: 57.345 P: 58.067
    • Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 34.860 P: 35.290
    • Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L : 1.344 P : 2.755
    • Jumlah pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 15 P: 14
    • Jumlah masyarakat yang telah mengajukan usulan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan L: 60 P: 240
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan
      Partisipasi:
      Proporsi warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh perempuan Dengan perbandingan Laki laki ( 40 %) Perempuan ( 60 %)
      Kontrol:
      Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh laki-laki.
      Manfaat:
      Akses : Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan Partisipasi: Proporsi warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh perempuan Dengan perbandingan Laki laki ( 40 %) Perempuan ( 60 %) Kontrol: Proporsi pejabat pengampuh kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan didominasi oleh laki-laki. Manfaat: Semakin banyak terselesainya pelayanan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan dan non perizinan Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kurangnya mendukung sarana dan prasarana yang ada Pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan warga masyarakat di wilayah kecamatan krembangan ~Memproses seluruh berkas administrasi kependudukan dan non perizinan ~Melaksanakan percepatan dengan melakukan administrasi kependudukan di Balai RW Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan yg terkait dg nonperizinan L: 34.860 P: 35.290 Jumlah masyarakat yang memanfaatkan kegiatan penyelenggaraan Musbangkel L: 100 P: 150 Output Meningkatkan tertib administrasi bagi warga masyarakat Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahanyg terkait dg nonperizinan sehingga tercapai tertib administrasi
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Kurangnya mendukung sarana dan prasarana yang ada
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan warga masyarakat di wilayah kecamatan krembangan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan tertib administrasi bagi warga masyarakat
    Outcome: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahanyg terkait dg nonperizinan sehingga tercapai tertib administrasi
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 9272778
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Nonperizinan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan tertib administrasi bagi warga masyarakat
Outcome:
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahanyg terkait dg nonperizinan sehingga tercapai tertib administrasi