GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Sukolilo

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Sukolilo
UNIT ORGANISASI Kecamatan Sukolilo
TAHUN ANGGARAN 2023
PROGRAM PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
SUB KEGIATAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
TUJUAN SUB KEGIATAN Jumlah masyarakat yang hadir dalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : 300 Orang
KODE SUB KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Masyarakat Kecamatan Sukolilo L : 55.722 P : 57.044
    • Jumlah Masyarakat yang mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha : L : 240 P : 60
    • Jumlah Masyarakat yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 240 P : 60
    • Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III: L : 1 P : 1 Eselon IV: L : 18 P : 22
    • Meningkatnya jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha L : 240 P : 60
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Adanya kesamaan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Namun jumlah aparat laki-laki yang mendapatkan informasi adalah sama pada laki-laki dengan perbandingan laki-laki 240 (80 %) Perempuan 60 (20%)
      Partisipasi:
      Proporsi jumlah warga yang ikut dalam Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Tidak didominasi dengan siapa pun , dengan perbandingan laki-laki sebanyak 80%, perempuan 20%.
      Kontrol:
      Proporsi pejabat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini tidak didominasi dengan siapa pun.
      Manfaat:
      Proporsi Warga yang mengikuti Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha adalah tidak ada.
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      Kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      Masih adanya pemahaman di masyarakat bahwa hanya laki-laki yg memiliki tanggung jawab terkait pengawasan dan pengendalian ketertiban pada lingkungan masyarakat Masih adanya pemahaman bahwa masalah pembangunan adalah urusan laki-laki
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha baik untuk laki-laki maupun perempuan.
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi terkait penyelengga raan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2022) L 0 (0%) Menjadi (2023) L 240 (80%) dari (2022) P 0(0%) Menjadi (2023) P 60 (80%)
    Outcome: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2022) L 0 (0%) Menjadi (2023) L 240 (80%) dari (2022) P 0(0%) Menjadi (2023) P 60 (80%)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 9000000
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
Aktivitas 2 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi terkait penyelengga raan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dari (2022) L 0 (0%) Menjadi (2023) L 240 (80%) dari (2022) P 0(0%) Menjadi (2023) P 60 (80%)
Outcome:
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dari (2022) L 0 (0%) Menjadi (2023) L 240 (80%) dari (2022) P 0(0%) Menjadi (2023) P 60 (80%)