GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
Kecamatan Simokerto

NAMA PERANGKAT DAERAH Kecamatan Simokerto
UNIT ORGANISASI Kecamatan Simokerto
TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
SUB KEGIATAN Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
TUJUAN SUB KEGIATAN Peningkatan Mutu pelayanan administrasi kemasyarakatan Baik yang berbasis TIK maupun tidak
KODE SUB KEGIATAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak DIlaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
ANALISIS SITUASI
  1. Data Pembuka wawasan
    • Jumlah Warga Kecamatan Simokerto L = 46.805 dan P = 47.241
    • Akses : Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak : L = 46 dan P = 7
    • Partisipasi : Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi, L = 46 dan P = 7
    • Kontrol : Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L = 5 dan P = 2 Eselon IV : L = 0 dan P = 0
    • Manfaat : Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) untuk memperbaiki mutu pelayanan, L = 46 dan P = 7
  2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
    1. Faktor Kesenjangan :
      Akses:
      Jumlah Tokoh Masyarakat yang menerima informasi tentang Operasional pengelolaan Administrasi baik yang berbasis TIK maupun tidak : L = 46 dan P = 7
      Partisipasi:
      Jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang menerima Operasional pengelolaan Administrasi, L = 46 dan P = 7
      Kontrol:
      Pejabat yang melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut Eselon III : L = 5 dan P = 2 Eselon IV : L = 0 dan P = 0
      Manfaat:
      Meningkatnya jumlah Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) untuk memperbaiki mutu pelayanan, L = 46 dan P = 7
    2. Sebab Kesenjangan Internal :
      1. Tidak semua SDM dalam OPD paham tentang Gender atau Pembangunan Responsif Gender 2. Kurang tersedianya Operasional Pengelolaan Administrasi untuk mendukung kesetaraan gender
    3. Sebab Kesenjangan Eksternal :
      1. Adanya persepsi masyarakat bahwa pengelola administrasi pelayanan adalah laki - laki 2. Adanya anggapan bahwa perempuan belum punya kemampuan pemahaman administrasi pelayanan yang baik
CAPAIAN SUB KEGIATAN
  1. Tolak Ukur :
    Meningkatkan mutu pelayanan Tokoh Masyarakat tentang administrasi kemasyarakatan baik yang berbasis TIK maupun tidak, baik laku - laki maupun perempuan
  2. Indikator dan Target Kinerja :
    Output: Meningkatkan akses informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%)
    Outcome: Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu Pelayanan dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%)
JUMLAH ANGGARAN SUB KEGIATAN(Rp.) 2679757913
RENCANA AKSI
Aktivitas 1 2.1.2.01.03.0052 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
INDIKATOR OUTCOME / DAMPAK / HASIL SECARA LUAS Output:
Meningkatkan akses informasi tentang Operasional Pengelolaan Administrasi dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%)
Outcome:
Meningkatnya Tokoh Masyarakat (LPMK, RW, RT) yang memperbaiki Mutu Pelayanan dari (2021) L = 75 (%) Menjadi (2022) L = 25 (%) dari (2021) P = 75 (%) Menjadi (2022) P = 25 (%)