Dalam pembangunan daerah pemerintah mengupayakan berbagai macam kebijakan untuk menangani permasalahan salah satunya dengan adanya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dibantu oleh RT dan RW yang telah dibentuk per wilayahnya sesuai tugasnya masing-masing. RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sedangkan RW dalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya. Dengan kata lain RT dan RW merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun bangsa tanpa adanya kesetaraan gender. Hal tersebut sebagaimana dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan. Dalam hal ini juga pemerintah berusaha melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender dengan kualitas yang mumpuni mereka mampu menjalankan peran dan mampu menyampaikan program keadilan dan kesetaraan gender serta menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan pada pemerintah sebagai upaya optimalisasi pembangunan masyarakat berbasis gender disegala aspek kehidupan masyarakat dilingkup RT dan RW. Pemerintah juga memberikan pelatihan yang berkaitan dengan birokrasi, tata laksana pemerintah, administrasi, hingga sosialisasi kebijakan berbasis gender harus intensif dan masif baik pelatihan internal maupun yang melibatkan pihak luar seperti akademisi maupun pemerintah daerah. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender guna menyelenggarakan pembangunan di Kota Surabaya yang responsif gender.

Mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan di Kelurahan Balasklumprik

Meningkatnya perempuan menjadi pengurus dalam kepengurusan organisasi di tingkat RT, RW maupun LPMK

Perlunya penguatan kelembagaan pada RT dan RW melalui pelatihan Capacity Building b. Sosialisasi tentang gender pada RT dan RW c. Adanya pelayanan pada masyarakat di Balai RW secara rutin

Wilayah Kelurahan Balasklumprik dan Pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2023

RT dan RW di wilayah Kelurahan Balasklumprik

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balasklumprik dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 229.410.903

Waktu pelaksanaan dilakukan selama 1 (satu) tahun kalender hari kerja.

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sekaligus progres keberlanjutan dari Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Balasklumprik