Pertimbangan peraturan yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Sesuai pasal 12 ayat (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas antara lain yaitu melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat maka pemberdayaan UMKM di wilayah kecamatan Lakarsantri diharapkan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pendataan UMKM, PKL, Tokel dan Harga Sembako dipasaran, sehingga tidak hanya jumlah data pelaku usaha mikro saja yang didapatkan tapi juga difasilitasi terkait kelengkapan administrasinya mulai dari mengurus NIB, sosialisasi PIRT, sosialisasi Halal memasukan dalam E-Market Place (E-Peken) dan e-katalog lokal, sehingga tempat memasarkan produk semakin bervariatif dan peluang tumbuh menjadi besar. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah : Memfasilitasi terkait kelengkapan administrasi bagi pelaku usajha mikro dan Tokel mulai dari mengurus NIB, sosialisasi PIRT, sosialisasi Halal dan memasukan E-Peken atau e-katalog lokal Hasil pendataan UMKM, PKL, Tokel dan Harga Sembako dipasaran dengan outputnya adalah jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Meningkatkan kualitas dan pendapatan usaha ekonomi masyarakat yang lebih memadai

Sasaran sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah : Pedagang kecil Pelaku Usaha Mikro Toko Kelontong

Biaya Transport Lokal untuk 12 orang Kader Pendataan UMKM dan TOKEL

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Pendataan di enam kelurahan di wilayah kecamatan Lakarsantri yaitu Lakarsantri, Jeruk, Lidah Wetan, Lidah Kulon, Bangkingan dan Sumur welut. Selain itu dilakukan Pelatihan atau Sosialisasi serta pendampingan atau rapat di Aula atau ruang rapat dengan mengundang PD dan Instansi terkait

Dalam melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dibutuhkan personil ASN, Non ASN maupun Kader Pendataan dari masing masing Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan, antara lain sebagai berikut: a. ASN : Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pengadministrasi Keuangan Pengadministrasi b. Non-ASN : Tenaga Non ASN Kelas Jabatan 5, 2 orang c. Koordinator UMKM Kader Pendataan UMKM 6 Orang (1 orang per-Kelurahan) Kader Pendataan TOKEL 6 Orang ( 1 orang per-Kelurahan

Rp. 8.640.000,- per tahun

a) Waktu Pelaksanaan Fasilitasi dilaksanakan setiap Triwulan b) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Jadwal Bulan JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 Alokasi c) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan - Pelaporan Kegiatan sebanyak 48 laporan per tahun - Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi 124 pelaku usaha

Demikian Term Of Reference ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.