Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Walikota Nomor : 45 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, dan Peraturan Walikota Nomor : 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

a. Meningkatkan kesejahteraan Tokoh Masyarakat di wilayah Kelurahan Bangkingan b. Sebagai sarana penunjang di setiap kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan oleh warga masyarakat sekitar c. Meningkatkan pemberdayaan yang akan dibutuhkan diwilayah masyarakat tersebut

Sesuai dengan data output di E-Budgeting, E-Project dan E-Delivery

1. Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum berupa honor LPMK, RW, RT 2. Pengadaan Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain yang bersifat untuk pemberdayaan 3. Memberikan kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan

Bertempat di wilayah Kelurahan Bangkingan dan dikerjakan Tahun 2024

LPMK, RW,RT

Rp. 426.797.000

TRIWULAN 1, 2, 3, dan 4

Demikian Tern Of Reference ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di Wilayah Kelurahan Bangkingan