Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik salah satunya adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi diantaranya adalah pemeliharaan ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Oleh karena itu sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dilaksanakan dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional untuk memelihara ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengaurusutaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Output yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah Jumlah pelaksanaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan pada tahun berjalan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Kecamatan Wonkromo

warga masyarakat di Kecamatan Wonokromo

Rp. 25.000.000,-

Kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dan dilaksanakan sesuai jadwal hasil koordinasi dengan BPB Linmas Kota Surabaya dan dilakukan monitoring.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Tahun Anggaran 2024