| A. | LATAR BELAKANG |
|
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik salah satunya adalah melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan dibentuk untuk membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan dilaksanakan dalam rangka menunjang pelayanan kepada masyarakat. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengaurusutaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan. |
|
| B. | TUJUAN |
|
Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah Meningkatkan Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan |
|
| C. | OUTPUT YANG INGIN DICAPAI |
|
1. Terealisasinya pengadanaan Internet Penerima manfaat Warga Laki-laki 77.228 Jiwa Perempuan 79.898 Jiwa 2. Terealisainya pengadaan peralatan ( Komputer, Printer, Kursi dll yang diserahkan kepada masyarakat) |
|
| D. | RINCIAN KEGIATAN |
|
Nama Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Kode Kegiatan : 7.01.03.2.03 Nama Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kode Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0003 Sumber Dana : APBD |
|
| 3. | TEMPAT DAN WAKTU |
|
Lokasi : Kecamatan Wonkromo Tahun Anggaran : 2024 |
|
| 4. | PESERTA |
|
Peserta dalam kegiatan ini seluruh RT, RW dan LPMK se Kecamatan Wonokromo |
|
| 5. | ANGGARAN |
|
Anggaran dalam kegiatan ini Rp 183.483.000 |
|
| 6. | JADWAL ACARA |
|
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 dan dilaksanakan secara rutin setiap bulan. |
|
| 7. | PENUTUP |
|
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Tahun Anggaran 2024 |