Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Walikota Nomor : 45 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah Kepada Kecamatan, dan Peraturan Walikota Nomor : 70 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarustamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

a. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan b. Tercapainya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Untuk peningkatan kapasitas, kapabilitas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dengan mensetarakan kesenjangan Gender

Sesuai dengan data output di E-Budgeting, E-Project dan E-Delivery

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemberdayaan masyarakat d Kelurahan secara berkala merupakan tanggung jawab bersama baik laki – laki maupun perempuan

Bertempat di wilayah Kelurahan Lidah Kulon dan dikerjakan Tahun 2024

LPMK, RW, RT, TP PKK & Kader Surabaya Hebat,

Rp. 1.174.210.255,-

Sepanjang Tahun ANGGARAN 2024

Demikian Torn Of Reference ini di buat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pemberdayaan masyarakat