Sekretariat Daerah Kota Surabaya terdiri dari 6 (enam) bagian, yakni : 1. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan; 2. Bagian Organisasi; 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 4. Bagian Hukum dan Kerjasama; 5. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 6. Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan. Sesuai dengan RPJMD Tahun 2021-2026, Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan mengampu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; c. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; d. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Dalam hal kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu : - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dalam hal ini, dokumen perencanaan sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan telah disusun sesuai dengan kebutuhan pencapaian rencana aksi dan evaluasi kebijakan. Penyusunan dokumen dimaksud dilaksanakan dalam rangka penyusunan kebijakan baik di tingkat Perangkat Daerah, maupun di lingkup Sekretariat Daerah. Penyusunan dokumen perencanaan sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dilaksanakan oleh Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan, serta dikoordinasikan dengan bagian-bagian lainnya dalam satu lingkup Sekretariat Daerah. Oleh karena itu sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan ini perlu dilaksanakan.

Adapun tujuan sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan adalah meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik dan terlaksananya fasilitasi keprotokolan untuk pelayanan kedinasan KDH dan WKDH. Oleh karena itu diharapkan dapat tersusunnya penyusunan dokumen rencana aksi dan evaluasi kebijakan, sehingga dapat dilakukan monitoring terhadap capaian dan realisasi di level tujuan, sasaran, program sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 serta di level kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan mempunyai output yaitu Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan yang disusun. Dari output tersebut diharapkan terdapat adanya peningkatan pelayanan kedinasan diantaranya melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah, menginformasikan jadwal dan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan urusan rumah dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyediaan belanja rumah tangga kedinasan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan serta pengelolaan perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu, diharapkan adanya peningkatan kinerja pegawai dalam hal penguatan perencanaan yang responsif gender.

Penyusunan laporan fasilitasi keprotokolan dilaksanakan setiap bulan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang terjadi.

Kantor Bagian Umum, Protokol, dan Komunikasi Pimpinan dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga Desember tahun 2024.

Sub kegaitan Fasilitasi Keprotokolan melibatkan Walikota dan Wakil Walikota, 31 Perangkat Daerah, 2 RSUD, seluruh kecamatan dan kelurahan, serta seluruh ASN/PNS di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Anggaran sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan yang responsif gender sejumlah Rp. 2.482.920.000,-

Jadwal masing-masing sub kegiatan akan ditentukan melalui koordinasi dan rapat.

Demikian dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan tersebut di Tahun Anggaran 2024. Terima Kasih.