Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan bahwa Kelurahan menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang didanai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 perubahan Walikota Surabaya Nomor 94 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya, Kelurahan mempunyai tugas melakukan pemberdayaan masyarakat dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, harus memiliki tolak ukur untuk dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi dan pengetahuan. Seluruh rangkaian proses anggaran harus melalui proses verifikasi dan validasi data yang responsive gender sehingga pengunaan anggaran dapat berimbang dan memberi manfaat untuk seluruh unsur yang ada di masyarakat. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah No.4 tahun 2019 tentang pengarustamaan gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan

1. Melaksanakan program padat karya untuk membantu mengangkat ekonomi bagi kelompok keluarga miskin 2. Mengembangkan pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pokmas berupa peralatan sablon. 2. Terlaksananya program padat karya di wilayah Kelurahahan Dukuh Sutorejo 3. Terlaksananya rapat koordinasi untuk pelaksanaan program padat karya

Adapun rincian kegiatan yang harus dilakukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan meliputi : 1. Melaksanakan rapat musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan untuk menggali atau menampung usulan kebutuhan masyarakat 2. Penyusunan perencanaan anggaran dengan tetap mempertimbangkan pengarusutamaan gender 3. Pelaksanaan realisasi anggaran, melalui metode penganggaran yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada 4. Monitoring pelaksanaan penyerapan anggaran 5. Evaluasi hasil pelaksanaan penyerapan anggaran

Di wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan

Unsur yang tergabung dalam pelaksanaan sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan meliputi : a. Unsur Kelurahan b. Ketua LPMK c. Ketua RW d. Ketua RT e. Tim Penggerak PKK f. Unsur KSH

Rp. 1.269.511.146,00

Proses pelaksanaan kegiatan masyarakat kelurahan di Kelurahan Manyar Sabrangan dilaksanakan selama Januari – Desember 2024

Demikian Term Of Reference ( TOR ) ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.