| A. | LATAR BELAKANG |
|
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka enengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; |
|
| B. | TUJUAN |
|
a. Menetapkan kegiatan Prioritas hasil musyawarah tingkat Kelurahan. b. Untuk Penajaman, Penyelarasan, Klarifikasi dan Kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan c. Menetapkan perwakilan (unsur Masyarakat) untuk mengikuti Musrenbang Kota. |
|
| C. | OUTPUT YANG INGIN DICAPAI |
|
1 laporan |
|
| D. | RINCIAN KEGIATAN |
|
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2. PERMENDAGRI NOMOR 130 TAHUN 2018 TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 3. PERATURAN WALIKOTA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN |
|
| 3. | TEMPAT DAN WAKTU |
|
Kec Wiyung |
|
| 4. | PESERTA |
|
30 orang |
|
| 5. | ANGGARAN |
|
1310640 |
|
| 6. | JADWAL ACARA |
|
Feb 2025 |
|
| 7. | PENUTUP |
|
Adanya usulan yang sudah menjadi prioritas namun belum terealisasi oleh OPD terkait. |