Dalam pembangunan daerah pemerintah mengupayakan berbagai macam kebijakan untuk menangani permasalahan salah satunya dengan adanya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah dibantu oleh Rt dan Rw yang telah dibentuk per wilayahnya sesuai tugasnya masing-masing. RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sedangkan Rw dalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya. Dengan kata lain Rt dan Rw merupakan sarana atau jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada pemerintah terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat dalam rangka membangun bangsa tanpa adanya kesetaraan gender. Hal tersebut sebagaimana dalam mengupayakan kesetaraan gender dalam pembangunan. Kesetaraan Gender juga diperlukan untuk meratakan kegiatan yang diikuti warga sehingga tidak ada warga yang merasa dirinya tertinggal atau ter-exclude kan dari lingkungan wilayahnya sendiri dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan salah satunya dengan mengikuti kegiatan yang melatih keterampilan. Bimbingan teknis merupakan pelatihan berbasis kewirausahaan yang bertujuan untuk menambah skill masyarakat sehingga diharapkan masyarakat bisa lebih mandiri ekonomi dengan memanfaatkan hasil keterampilan yang dihasillkan dari mengikuti Bimbingan Teknis ini. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender guna menyelenggarakan pembangunan di Kota Surabaya yang responsif gender.

Mewujudkan masyarakat berampil berwirausaha di Kelurahan Pakis

Meningkatnya keterampilan masyarakat

Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2023 bertempat di Wilayah Kelurahan Pakis

Wilayah Kelurahan Pakis dan Pelaksanaan Bulan Januari s/d Desember 2023

Dalam melaksanakan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dibutuhkan personil ASN, Non ASN maupun Tenaga Ahli/Nara Sumber untuk mendukung pelaksanaan kegiatan antara lain : a. kasi Kesejahteraan rakyat b. staf : ASN = 2 Orang dan Non ASN = 3 Orang

Dana berasal dari APBD Kota Surabaya dan APBN Tahun2023, total anggaran sebesar Rp.1.680.909.270,-

Mulai bulan Januari 2023 s/d Desember 2023 Tahapan pelaksanaan kegiatan : Perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kegiatan dan monitoring dan Evaluasi

Demikian Term Of Reference (TOR) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023