Berdasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial. Salah satu Program yang dijalankan Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Surabaya adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan data dan informasi mengenai kesejahteraan sosial melalui pendataan, pengelolaan, fasilitasi bantuan sosial, dan fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat.

Melakukan pendataan keluarga miskin yang terverifikasi dengan menggunakan variable standar yang ditentukan

Jumlah data keluarga miskin yang terverifikasi dengan menggunakan variable standar yang ditentukan

Melakukan Pendataan dan Pemutakhiran data Keluarga Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di 31 Kecamatan se Kota Surabaya. Hasil pemutakhiran dan pengumpulan data yang telah diperoleh dari hasil musyawarah kelurahan, selanjutnya akan dilakukan pendaftaran ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kegiatan dilakukan di Kota Surabaya.

Data Keluarga Miskin

Pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Surabaya Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota dengan Kode (1.06.05.2.02.01) sebesar Rp. 4.218.987.727,-

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan setiap bulan dari Januari sampai Desember 2023.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.