• Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 34: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 6 Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. • Peraturan Walikota No. 45 Tahun 2019 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH BIAYA PENDIDIKAN DAERAH pasal 2 ayat 1 Tujuan pemberian hibah biaya pendidikan daerah adalah yakni untuk meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat, dan ayat 2 bahwa Satuan Pendidikan Penerima hibah biaya pendidikan daerah meliputi Sekolah Dasar (SD) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta/Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri/Pendidikan Diniyah Formal (Setara SD) Swasta. Sehingga Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya memberikan bantuan operasional dari pemerintah daerah kepada sekolah berdasarkan jumlah rombel dalam rangka meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat. • Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender • Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender

Agar peserta didik bisa mendapatkan layanan pendidikan yang layak tanpa adanya pungutan dan menjamin berlangsungnya pendidikan yang bermutu di Jenjang SD sederajat di surabaya.

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 85.997 Peserta Didik.

• Narasumber Praktisi untuk membahas tentang proses dan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar. Estimasi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar : 124 orang/jam • Narasumber Eselon II untuk memberikan masukan pelaksanaan anggaran dari sudut pandang wakil rakyat dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat agar proses pelaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dapat berjalan lancar. Estimasi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan sebesar : 102 orang/jam

SD /MI Negeri dan Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA

Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 85.997 Peserta Didik.

Rp 290.998.446.442,00.

a) Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan adalah 1 tahun anggaran. b) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 dan dilaksanakan rutin setiap bulannya. c) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan - Perencanaan Kegiatan Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyiapkan data kebutuhan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar selama satu tahun berjalan. Kebutuhan dihitung berdasarkan kondisi tahun sebelumnya dengan menambahkan faktor inflasi dan kenaikan upah minimum kota. - Pelaksanaan Kegiatan Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan antara lain melakukan verifikasi atas kebutuhan sekolah, membuat realisasi atas kebutuhan honor dan barang jasa sekolah sesuai perencanaan dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku - Pelaporan Kegiatan Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang kegiatan.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.