 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menegaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konseskuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas Guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.  Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender  Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pengarustamaan Gender  Pertimbangan peraturan Undang undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 ayat 1 Nomor 4 : memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi , Pasal 14 ayat 1 Nomor 11 :memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi, dan /atau nomer 12 memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya Pertimbangan tugas dan fungsi 1.Bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan; 2. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh; 3. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada kompetensi jabatan; 4. Perwali Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada Pasal (13) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasidan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikanoleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa Fungsinya yaitu: - Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya,-Pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya,-Pembinaan dan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan. • Sesuai dengan Peraturan Walikota Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas Dinas Pendidikan di bidang guru dan tenaga kependidikan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program kerja dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, mengadakan pelatihan, sosialisasi, serta bimbingan teknis bagi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. • Pelaksanaan tugas tersebut difasilitasi dalam anggaran Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Pada Pasal (10) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasidan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa Fungsinya yaitu: - Pelaksanaan Pembinaan dan Pendampingan Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya,-Pelaksanaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai kewenangannya,-Pembinaan dan Pengembangan Karir Guru dan Tenaga Kependidikan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Jumlah lembaga yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 388 lembaga

1. Sekolah Negeri membuat RKA dan verifikasi oleh Dinas Pendidikan 2. Sekolah Negeri mengisi alokasi dana per bulan untuk gaji PTT/GTT dan alokasi dana triwulan untuk belanja barang/jasa 3. Dinas Pendidikan mengajukan pencairan sesuai dengan alokasi yang telah dibuat oleh sekolah

SMP Negeri dan SMP Swasta di Kota Surabaya yang menerima BOPDA

Kelompok Sasaran Penerima Intervensi Kegiatan yaitu guru dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama. Alasan mengapa memilih sasaran tersebut adalah karena guru dan tenaga kependidikan sekolah Menengah Pertama perlu meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan mengembangkan karirnya.

150.755.193.653

a) Waktu Pelaksanaan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan adalah 1 tahun anggaran b) Jadwal Pelaksanaan Pertimbangan hasil analisis kebutuhan, atau hasil kajian yang relevan • Kegiatan dilaksanakan 1 kali dalam rangka memperingati hari guru • Menyesuaikan jumlah peserta Penilai angka kredit 5 • Menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah, • Menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan google.id, • Menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan eJurnal • Menyesuaikan dengan jumlah peserta pelatihan Penguatan pemanfaatan Microsoft office 365 • Menyesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) • Menyesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi pegawai Negeri Sipil. • Menyesuaikan jumlah peserta PIGP • Menyesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi SKPBM • Menyesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi SKP • Menyesuaikan dengan jumlah peserta sosialisasi PKG • Menyesuaikan dengan jumlah peserta Pelatihan Penanganan Manajemen Kasus GTK di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya • Menyesuaikan jumlah peserta Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan c) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan - Perencanaan Kegiatan Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan adalah menyiapkan data kebutuhan mengembangkan kompetensi guru selama satu tahun berjalan. - Pelaksanaan Kegiatan Dalam tahap ini hal-hal yang harus dilakukan antara lain melakukan belanja makan, minum, dan pembayaran narasumber sesuai perencanaan dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. - Pelaporan Kegiatan Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menyusun laporan tentang hasil kegiatan

Demikian Term Of Reference (TOR) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.