Pertimbangan peraturan yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Sesuai pasal 12 ayat (3) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian mempunyai tugas antara lain yaitu melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin. Melalui sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat maka pemberdayaan UMKM di wilayah kecamatan Dukuh Pakis diharapkan dapat ditingkatkan dengan melaksanakan pendataan UMKM, PKL, Tokel, sehingga tidak hanya jumlah data pelaku usaha mikro saja yang didapatkan tapi juga difasilitasi terkait kelengkapan legalitas usaha maupun legalitas produknya mulai dari mengurus NIB, sosialisasi PIRT, memasukan dalam E-Market Place (E-Peken) dan e-katalog lokal, sehingga tempat memasarkan produk semakin bervariasi dan peluang tumbuh menjadi besar. Untuk memfasilitasi potensi usaha masyarakat ini sebagai inovasi akan dibentuk klinik UMKM di Kecamatan. Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota Nomor 43 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender untuk mencapai pembangunan di Kota Surabaya yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Maksud dan tujuan pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah : - Didapatnya jumlah pendataan UMKM, PKL, Tokel dengan outputnya adalah jumlah laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat - Memfasilitasi terkait kelengkapan legalitas usaha maupun legalitas produk bagi pelaku usaha mikro dan Tokel mulai dari mengurus NIB, sosialisasi PIRT, memasukan E-Peken atau e-katalog lokal - Meningkatkan kualitas dan pendapatan usaha ekonomi masyarakat yang lebih memadai

Sasaran sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat adalah : • Pedagang kecil • Pelaku Usaha Mikro • Koperasi • Toko Kelontong

1. Pendataan UMKM 12 kali 2. Pembinaan bagi pelaku UMKM 4 kali 3. Pelatihan Pemasaran secara Online 2 kali 4. Pelatihan Pembuatan Produk terpilih 2 kali 5. Penyelenggaraan bazzar UMKM 6. Fasilitasi penjualan produk 2 kali 7. Koordinasi dengan dinas terkait 4 kali 8. Fasilitasi legalitas usaha dan legalitas produk

Lokasi pelaksanaan sub kegiatan ini adalah pendataan di empat kelurahan wilayah kecamatan Dukuh Pakis yaitu Kelurahan Dukuh Kupang, Dukuh Pakis, Gunung Sari dan Pradah kalikendal. Selain itu dilakukan sosilaisasi atau rapat di pendopo/ gedung pertemuan / ruang rapat dengan mengundang PD dan Instansi terkait

Dalam melaksanakan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dibutuhkan personil ASN, Non ASN maupun Tenaga Ahli/Narasumber untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan

10200000

Fasilitasi dilaksanakan 4 x setiap bulan

Demikian Term Of Reference ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang berbasis gender di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023