Dasar Hukum : • Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; • Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; • Peraturan Daerah No 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya; • Peraturan Daerah No 1 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya; • Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender; • Peraturan Walikota No 64 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; • Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender. Salah satu bentuk ketimpangan yang banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di kalangan internasional, adalah ketimpangan antar jenis kelamin atau kesenjangan gender. Berbagai indikator dan indeks terkait kesenjangan gender sudah tersedia untuk mengukur besar kecilnya kesenjangan gender yang teijadi pada suatu wilayah atau pada sektor pembangunan. Kesenjangan gender teijadi pada berbagai aspek/sektor pembangunan, seperti politik, ekonomi, dan aspek sosial budaya (Badan Pusat Statistik, 2014). Dalam RPJMD Kota Surabaya, pengarus utamaan gender merupakan salah satu strategi pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya belum diimplementasikan secara maksimal. Hal ini terlihat dari produk-produk kebijakan dan program kegiatan yang belum dibedakan kebijakan yang netral gender, responsif gender, dan transformatif gender. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia dan telah mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya sebanyak enam kali sejak tahun 2008, dimana penghargaan tersebut mengindikasikan bahwa Kota Surabaya dianggap telah menerapkan beberapa kebijakan dan inovasi yang pro terhadap perempuan dan anak. Kebijakan dan inovasi tersebut, antara lain ialah Surabaya Gender Award, Kecamatan Responsif Gender, serta Kecamatan Ramah Anak. Penyusunan kebijakan publik yang adil dan responsif gender dapat dilakukan pemerintah dengan efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat baik perempuan maupun laki-laki, sehingga sudah sepantasnya Kota Surabaya melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan

Tujuan dari penyusunan term of reference ini adalah untuk meningkatkan partisipasi yang responsif gender pada setiap program/ kegiatan di lingkungan kerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya.

Meningkatnya partisipasi masyarakat Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali

Pengurangan Sampah dengan : 1. Melakukan Pembatasan, 2. Pendauran Ulang dan 3. Pemanfaatan Kembali

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali yang di kelola Pemerintah Kota Surabaya dengan waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali membawa manfaat bagi seluruh masyarakat/warga Kota Surabaya.

Anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pengelolaan persampahan anggaran sebesar Rp. 149.259.837.635.

Waktu pelaksanaan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.

Demikian disampaikan Term Of Reference dan mohon arahan lebih lanjut.