1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi izin mendirikan bangunan. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 12 tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Peraturan walikota surabaya nomor 3 taun 2021 tentang penghapusan sanksi administratif berupa sebesar 2 persen terhadap retribusi izin mendirikan bangunan yang terhutang akibat dampak penyebaran wabah corona virus disease (covid-19) 2. Penyusuan Perencanaan penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 trtang pengarusutamaan gender dan peraturan walikoat nomor 43 tahun 2020 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota surabaya nomor 4 tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender untuk mencapai pembangunan di kota surabaya yang adil baik bagi laki-laki dan perempuan

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam tertib administrasi perizinan non usaha (IMB) 2.Meningkatkan penyelesaian berkas perijinan non usaha

Tercapainya pelayanan administrasi perizinan non usah kecamatan gayungan sebesar 100 persen Meningkatnya masyarakat yang megurus IMB seimbang antara laki-laki dan perempuan 60 persen dibanding 40 persen

Sosialisasi terkait pengurusan peraturan pengurusan perijinan IMB serta pendataan kepemilikan berkas IMB

dilaksanakan di seluruh kelurahan di kecamatan gayungan. yaitu keluahan menanggal, kelurahan dukuh menanggal, kelurahan gayungan dan kelurahan ketintang

masyarakat pemilik persil di wilaya kecamatan gayungan

anggaran yang digunakan untuk sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan noon usaha sebesar 5630364

pendataan kepemilikan berkas IMB dilaksanakan setiap bulan

Demikian Term OF Reference (TOR) ini dibuat sebagai acuan data pelaksanaan pada sub kegiatan ini pada tahun 2023