Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan : • Pertimbangan Peraturan - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 21 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada BA VI - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada BAB V - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 105 ayat 3 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 72 - Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada pasal 4 ayat ABC - Peraturan Walikota Surabaya No. 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kota Surabaya pada Pasal 8 - Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/275/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya - Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/151/436.1.2/2022 tentang Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Surabaya; - Surat Keputusan Walikota Surabaya nomor 188.45/149/436.1.2/2022 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kota Surabaya • Pertimbangan Tugas Dan Fungsi - Peraturan Walikota Surabaya No. 77 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana kota Surabaya pada Pasal 8 - SK Walikota Surabaya nomor 188.45/275/436.1.2/2021 tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya • Pertimbangan Lainnya Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada pasal 72 bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan. Pada pasal 76 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 di daerah dilakukan oleh satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun tugas layanan yang diberikan diantaranya layanan penguatan psikologis, layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial, Serta menyediakan layanan hukum dalam rangka penanganan, perlindungan dan pemenuhan korban. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka beberapa konsep yang penting terkait dengan layanan perempuan dan anak bahwa layanan perempuan dan anak yang merupakan bagian dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masuk dalam klasifikasi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan termasuk urusan pemerintahan konkuren. Pemerintah Daerah melaksanakan Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. Tahun 2022 berdasarkan data yang dihimpun oleh unit layanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa korban kekerasan anak termasuk trafficking dan Anak Berhadapan Hukum yang mendapat layanan pengaduan dan pendampingan sebanyak 154 orang dengan rincian Anak Berhadapan Hukum 31 orang KDRT 36 orang Non KDRT 84 orang Trafficking 3 orang. Masih adanya tindak kekerasan termasuk ABH dan Trafficking di Kota Surabaya dan juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2021 serta Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/275/436.1.2/2021. Upaya perlindungan perempuan dan anak pada tugas dan fungsi pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Untuk itu perlu adanya Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan layanan pengaduan dan pendampingan anak korban kekerasan termasuk ABH dan Trafficking

• Memfasilitasi upaya perlindungan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) dan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) • Diharapkan agar klien korban kekerasan mendapatkan pemulihan baik secara fisik, mental dan spiritual melalui pendampingan dan pembinaan baik oleh konselor maupun psikolog serta mendapat Intervensi Pemerintah Kota Surabaya • Memberikan rasa aman dan nyaman untuk Klien Korban maupun Pelaku kekerasan terhadap Perempuan dan Anak • Diharapkan dengan terbentuknya jejaring yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemerhati Anak yang dapat bersinergi bersama sehingga dapat mencegah dan memberikan upaya perlindungan kepada anak-anak agar dapat : o Mengarahkan Pola Pikir anak-anak yang bermasalah sehingga anak-anak tersebut mempunyai kepribadian yang baik o Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang potensi diri yang dimiliki anak-anak yang mengalami permasalahan o Menjauhkan Perilaku yang menyimpang dari anak-anak agar mereka senantiasa berbuat baik

1. Satu lokasi UPTD yang diselenggarakan operasionalnya 2. Pengaduan yang diterima dalam setahun sebanyak 150 orang 3. Pendampingan psikologis dilaksanakan terhadap 150 orang anak 4. Rapat Penguatan Jejaring terlaksana 2 kali dalam setahun 5. Pembinaan melalui ESQ dilaksanakan terhadap 200 anak

Pada Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sebagai berikut • Pemenuhan Kebutuhan Operasional UPTD PPA o Kegiatan pemenuhan operasional UPTD dalam upaya pemenuhan perlindungan anak • Penerimaan Pengaduan dan Penjangkauan o Kegiatan Koordinasi, Penerimaan Pengaduan, Penjangkauan, Konseling, Home Visit, terhadap anak yang mengalami tindak kekerasan termasuk trafficking dan ABH yang juga melibatkan konselor, psikolog, maupun anggota jejaring PPTP2A (Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemerhati Anak) o Klien adalah Anak berusia dibawah 18 tahun yang mengalami tindak kekerasan termasuk trafficking dan ABH o Seluruh wilayah Surabaya yang terdiri dari 31 Kecamatan dan 154 Kelurahan adalah lokasi kegiatan penjangkauan o Pelaksanaan pengaduan dan penjangkauan dilakukan dalam waktu satu tahun • Sinergitas Jejaring Perlindungan Anak Di Kota Surabaya o Jejaring Perlindungan Anak terdiri Aparat Penegak Hukum, Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pemerhati Anak yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota o Kegiatan dilakukan melalui rapat koordinasi dalam upaya perlindungan anak o Kegiatan sinergitas jejaring dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun • Kegiatan Pembinaan Anak Bermasalah o Anak bermasalah adalah anak yang menjadi korban kekerasan / anak yang mengalami permasalahan sosial lainnya seperti Anak Ngelem, Putus Sekolah, Merokok, Napza, Pergaulan Bebas, dll o Kegiatan dilakukan melalui ESQ (Emotional Spiritual Quotient), untuk melakukan pembinaan dan pemberian pemahaman terhadap anak o Peserta ESQ adalah anak/siswa yang berusia dibawah 18 tahun o Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 1 lokasi terpusat o Pelaksanaan kegiatan dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun

Seluruh Wilayah Kota Surabaya yang tediri dari 31 Kecamatan dan 153 Kelurahan

Anak warga Surabaya yang menjadi korban tindak kekerasan termasuk trafficking dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) yang terjadi di ranah domestik (rumah tangga) maupun di ranah publik

Rp. 1.008.818.380,-

Kegiatan dilaksanakan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2023

Demikian Term Of Refference (TOR) ini dibuat sebagai Panduan dalam pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023.