Berdasar Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 40 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Surabaya adalah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan bidang sosial. Salah satu Program yang dijalankan Dinas Sosial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Surabaya adalah Program Perlindungan dan Jaminan Sosial. Hal tersebut dilakukan dengan pengelolaan data dan informasi mengenai kesejahteraan sosial melalui pendataan, pengelolaan, dan fasilitasi bantuan sosial. Proses pemutakhiran data menjadi hal yang penting untuk memperoleh data yang valid terkait masyarakat yang membutuhkan bantuan agar intervensi sosial yang diberikan tepat sasaran.

Meningkatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penduduk Miskin

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga - Peningkatan pelayanan kesejahteraan bagi penduduk miskin di Kota Surabaya

Memutakhiran pendataan Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) secara berkala melalui sistem yang terintegrasi sehingga bantuan sosial tepat sasaran guna meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penduduk miskin

Kegiatan dilakukan di 31 Kecamatan yang meliputi 154 Kelurahan di Kota Surabaya.

Pendamping PKH

Pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2022 pada Dinas Sosial Kota Surabaya Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota dengan Kode (1.06.05.2.02.03) sebesar Rp. 6.076.594.603

Waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022 dengan total selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.