Masalah Ketenagakerjaan di Kota Surabaya, dari tahun ke tahun angka pengangguran semakin meningkat seiring meningkatnya penambahan populasi penduduk Kota Surabaya yang diperkirakan masih diwarnai dengan meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diikuti pertumbuhan kesempatan kerja yang sesuai, sehingga akan semakin menambah angka pengangguran. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan. Lembaga penempatan tenaga kerja yang akan menempatkan tenaga kerja AKAD harus memiliki Surat Persetujuan Penempatan (SPP). Pelayanan penempatan tenaga kerja harus terintegrasi dalam satu sistem penempatan tenaga kerja nasional. Pemberi kerja wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan. Mengingat masalah pengangguran ini mempunyai dampak yang sangat luas baik secara Politik, Ekonomi, Sosial dan Keamanan sehingga sangat diperlukan kebijakan yang strategis, dimana salah satunya untuk mengatasi tingginya angka pengangguran adalah melalui kegiatan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dengan ditingkatkannya Informasi Pasar Kerja yang lebih efektif, yang dapat mendukung Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

- Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja - Membentuk jejaring penempatan tenaga kerja kota Surabaya - Mendukung kinerja program peningkatan kesempatan kerja di bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1. Terciptanya jejaring penempatan tenaga kerja kota Surabaya yang sinergi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha/dunia industri 2. Meningkatnya kualitas penempatan kerja

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS dilaksanakan melalui Bimtek dan gathering kepada petugas operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja dan Bursa Kerja Khusus yang terdaftar di kota Surabaya serta HRD perusahaan mitra Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan menghadirkan narasumber Praktisi dan Anggota Dewan.

Dilaksanakan melalui Bimtek dan gathering

Peserta kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS tahun 2021 yang hadir diwakili 35 orang petugas perempuan dan 45 orang petugas laki-laki dan tahun 2019 diwakili 50 orang petugas laki-laki dan 47 orang petugas perempuan, Sehingga disini dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS memberikan akses yang sama bagi petugas operator baik petugas operator laki-laki maupun petugas operator perempuan. Ini dibuktikan dengan meningkatknya persentase petugas operator laki-laki ditahun 2021 sebesar 56 persen dari tahun 2019 sebesar 50 persen.

Anggaran kegiatan Pelayanan antar Kerja adalah Rp 76.911.439

Waktu pelaksanaan yaitu dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Anggaran mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS sangat bermanfaat bagi para petugas operasional Bursa Kerja Khusus dan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang ada di kota Surabaya agar kinerja lembaga dalam penempatan kerja meningkat. Dalam kegiatan ini diberikan kiat-kiat untuk membangun jejaring penempatan kerja yang harmonis dengan perusahaan pengguna tenaga kerja sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS dalam pelaksanaannya memberikan akses yang sama kepada perusahaan untuk menunjuk perwakilannya guna menghadiri kegiatan ini tanpa membedakan status, suku, agama dan jenis kelamin.