Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik penyelenggaran mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana pasal 15 dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Evaluasi perlu dilakukan guna mengetahui sejauh mana kewajiban yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan telah dipahami dan diketahui oleh masyarakat. Salah satu tujuan Pemerintah kota Surabaya dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan, meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu cara guna mengetahui tujuan tersebut telah tercapai adalah survey kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. Survey ini juga sebagai evaluasi terhadap penyelenggaran pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Apakah penyelenggaraan pelayanan publik telah sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Apalagi dengan semakin tinggi kemajuan teknologi semakin tinggi pula tuntutan masyarakat terhadap pelayanan. Unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka perlu diadakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

a. Kerangka Acuan Kerja ini merupakan petunjuk bagi konsultan survey kepuasan masyarakat yang memuat ruang lingkup, kriteria, keluaran dan proses yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diintrepretasikan dalam pelaksanaan tugas survey kepuasan masyarakat. b. Kegiatan survey kepuasan, dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan menunjukkan aspek kepuasan masyarakat melalui survey kepada masyarakat terhadap pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. c. Kegiatan Survey kepuasan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan unit pelayanan umpan balik atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat guna perbaikan/peningkatan kinerja/kualitas pelayanan secara berkesinambungan.

1.Angka yang menunjukkan indeks kepuasan masyarakat pada 254 unit penyelenggara pelayanan 2. Aspek-aspek apa saja yang menggambarkan kepuasan/ketidakpuasan masyarakat

1. Menyusun instrumen survey 2.Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel 3.Menentukan responden dan informan 4.Melaksanakan survey (penyebaran kuesioner dan indepthinterview 5.Mengolah hasil survei 6.Menyajikan dan melaporkan hasil

1.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.UPTSA 3.Seluruh Kecamatan sebanyak 31 Kecamatan 4.Seluruh Kelurahan sebanyak 154 Kelurahan 5.Pukesmas dan pukesmas pembantu 6.RSUD

31 Kecamatan 154 Kelurahan 63 Puskesmas Lab Kesehatan 2 RSUD Dispenduk capil 2 UPTSA Dinas Pendidikan

720.250423

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) bulan meliputi pelaksanaan survey hingga pelaporan hasil kegiatan

berdasarsakan survey kepuasan masyarakat bahwa Kurang pahamnya akan lokasi survey kepuasan masyarakat dengan berbagai karakteristik masyarakat sebagai responden.